Cerita Sri Mulyani Soal Perjuangan RI Ambil Alih Freeport

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan testimoni terkait proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dalam postingan berjudul 'Negosiasi Freeport: Testimoni' di akun Facebook miliknya, dia menceritakan proses panjang upaya pemerintah mengambil alih tambang raksasa di Bumi Papua tersebut.

Sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) telah memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021. Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun (hingga 2041) dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.

Dengan berbekal KK tersebut, lanjut dia, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. "Alasan mereka adalah keputusan perpajangan kontrak harus dilakukan jauh hari agar kepastian Invetasi kedepan dan kontinyuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti," kata dia, seperti dikutip dari akun facebooknya, Kamis (27/12).

Alasan lain, Indonesia mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK.

Ani mengatakan pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi dilema. Di satu sisi, pemerintahan SBY harus melaksanakan UU 4/2009. Namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX.

"Hingga Pemerintahan SBY berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintahan RI dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK," lanjut dia.

Tugas ini kemudian dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden tahun 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan alias satu paket.

Pertama, dalam negoisasi FCX harus mau melakukan divestasi 51 persen saham mereka di PT Freeport Indonesia ke Indonesia. Kedua, dalam negoisasi para menteri harus memaksa FCX membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak perpanjangan operasi ditandatangani.

Ketiga, FCX juga harus memberikan penerimaan lebih besar kepada Indonesia. Dan keempat, perpanjangan operasi Freeport di Indonesia sebanyak 2x10 tahun hingga 2041 dilakukan dalam skema IUPK.

Dia mengakui bahwa menjalankan tugas yang diberikan Jokowi tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Persoalan makin rumit karena berbagai kepentingan yang berasal dari baik dalam negeri maupun luar negeri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Freeport sudah mengakar. "Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak," kata dia.

"Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan," imbuhnya.

Namun, masalah tersebut tidak membuat para menteri mundur. Para menteri, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, tetap maju dan bahu membahu menyelesaikan negoisasi divestasi Freeport.

Menteri Jonan dan jajaran ESDM misalnya, tetap melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Menteri Rini Sumarno dan jajaran BUMN beserta dirinya dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan dan melakukan valuasi yang fair, transparan dan dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri.

"Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar Kementrian dan Lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating dll. Belum rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko."

Dia menegaskan, hal yang patut digaris-bawahi adalah Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa upaya mengambil alih Freeport hanya punya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi.

"Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres."

Hingga akhirnya proses negosiasi membuahkan hasil. Pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh, meliputi divestasi 51 persen saham, pembangunan Smelter, kepastian Penerimaan Negara dan Invetasi, serta perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK.

"Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur dan tegas," ungkapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menanggapi berbagai kritik dan pandangan negatif dari pengamat soal kebodohan yang telah dilakukan pemerintah dalam menggelontorkan dana besar untuk membeli saham Freeport.

"Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," tandasnya.