Cerita Sri Mulyani Tak Sempat Libur Lebaran untuk Susun APBN 2022
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak sempat menikmati masa libur Lebaran. Alasannya, dalam tiga bulan ke depan Kementerian Keuangan memiliki sejumlah agenda yang padat dan harus segera diselesaikan.
"Kita enggak sempat buat libur Lebaran karena kita harus menyiapkan KMB BKM, audit BPK dan dua rancangan undang-undang," kata Sri Mulyani dalam Silaturahmi Daring Kementerian Keuangan - Idul Fitri 1442 H, Jakarta, Jumat, (14/5).
Dia menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2022. Setelah itu, RUU akan diajukan kepada DPR dan dibahas bersama wakil rakyat di Senayan.
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
"Kita akan menyelesaikan RUU untuk APBN," kata dia.
Sehingga, dalam tiga bulan ke depan, Sri Mulyani akan banyak berinteraksi dengan media massa. Dia berpesan, agar media bisa menjadi sarana penyalur berita dari pemerintah.
Dia juga menginginkan siaran berita yang dipublikasikan ditulis dengan baik. Namun bukan berarti harus memuji kinerja pemerintah, melainkan menyiarkan kabar yang membuat Indonesia semakin baik.
"Mohon buat berita baik bukan yang memuji-muji tapi membuat berita agar Indonesia semakin baik," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk APBN Tahun 2024, berarti siklusnya telah dimulai sejak Tahun 2023, dengan tahapan sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaLewat akun media sosialnya Sri Mulyani membagikan momen terakhir berbicara sebagai Menteri Keuangan di Badan Anggaran.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya