Chatib Basri Beberkan Alasan Mobilitas Orang Masih Tinggi Meski Ada PSBB
Merdeka.com - Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri angkat suara atas tingginya mobilitas masyarakat di tengah penerapan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemberian bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan menengah.
"Mobilitas masih tinggi, itu karena sangat sulit menerapkan PSBB tanpa memberikan bansos atau BLT bagi kelompok miskin. Orang harus tinggal di rumah tanpa bantuan. Maka dia harus keluar rumah untuk melakukan kerja apa saja," tegas dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10).
Kemudian, terkait tingginya mobilitas kelas menengah saat PSBB lebih diakibatkan oleh kebijakan perusahaan yang masih mengharuskan karyawan untuk melakukan aktivitas produksi. "Jadi lebih ke kebijakan perusahaan," singkatnya.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Kenapa PBI BPJS penting untuk warga miskin? PBI BPJS dibiayai oleh anggaran pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Oleh karena itu, mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY mengatakan, tanpa pemberian bansos atau blt, maka PSBB hanya bisa diterapkan oleh kelompok masyarakat menengah atas. "Karena mereka kelompok menengah atas yang bisa tinggal di rumah, mereka punya tabungan" jelas dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menekan mobilitas penduduknya ke DKI Jakarta. Dia menekankan perlunya sinergitas antar daerah menyusul pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI.
"Perlunya sinergitas antar daerah terutama yang bersebelahan. Dalam hal ini contoh yang perlu kita perhatikan bersama adalah daerah-daerah penyangga di seputar DKI Jakarta yaitu Bodebek, baik kota maupun kabupaten," kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/9).
Menurut dia, penduduk daerah-daerah penyangga ibu kota ini memiliki mobilitas yang tinggi ke Jakarta. Untuk itu, pemda di daerah penyangga harus bisa menekan mobilitas penduduknya agar penerapan PSBB berhasil menurunkan penyebaran virus corona di DKI.
"Karena daerah ini aktivitas masyarakat nya saling memiliki mobilitas yang tinggi dengan DKI Jakarta, maka dari itu agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya, menekan mobilitas penduduk, agar potensi penularannya dapat dicegah," jelasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaHarga beras medium di pasaran rata-rata telah melampaui harga acuan sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaErick mempertanyakan apa yang salah dari penyaluran bansos dan BLT.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaProgram bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaFaisal paparkan 'Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaDia memastikan, seluruh penduduk Indonesia yang terdata sebagai penerima bantuan akan menerima beras dan uang hingga Juni 2024 nanti.
Baca Selengkapnya