China, Australia, Taiwan tertarik investasi galangan kapal di RI

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani memaparkan, hingga saat ini, pihaknya telah mengeluarkan izin prinsip industri galangan kapal sebesar Rp 3,9 triliun. Rinciannya sebesar Rp 2,2 triliun dari dalam negeri (PMDN) dan Rp 1,7 dari luar negeri (PMA).

Sejumlah investor asing yang berminat berasal dari negara China, Australia dan Taiwan. "Ada satu dari China, satu dari Australia, satu dari Taiwan. Artinya begini, yang di Australia itu rencananya sekitar USD 150 juta. November saya akan ketemu dengan mereka karena mereka masih melihat lokasi. Mereka lagi survei lokasi," kata Franky di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (25/9).

Franky menyakini, realisasi investasi industri ini masih bisa bertambah hingga akhir tahun. Meski, perekonomian telah melambat. "Saya kira kalau mencapai Rp 5 triliun itu sudah ok," imbuh Franky.

Namun, Franky menegaskan bahwa nantinya investasi asing harus melibatkan pihak dalam negeri. "Itu rekomendasinya. Saya merekomendasikan mereka kerja sama dengan lokal dan sejauh ini peluang itu diterima," tutur Franky.

Guna mendorong industri galangan kapal nasional, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah insentif. Dari sisi fiskal, insentif yang diberikan pemerintah yakni berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen kapal sesuai Peraturan Menteri Keuangan 249/PMK011/2014.

Insentif lain berupa fasilitas PPN tidak dipungut bagi galangan kapal di mana saat ini sedang diproses pembentukan RPP pengganti PP 38/2003 tentang fasilitas fiskal untuk impor dan/atau penyerahan kapal laut, pesawat udara, kereta api, dan suku cadangnya.

Iming-iming insentif ini memicu sejumlah negara menyatakan minatnya berinvestasi di sektor galangan kapal dan menjadikan Indonesia basis produksi kapal di kemudian hari.