Ciputra Hingga JIS Bakal Ikut Bangun Properti di IKN Nusantara

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Sejumlah pengusaha properti menyatakan siap menjadi bagian dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ciputra Group misalnya yang telah menyatakan bakal menggarap 300 hektar lahan di kawasan IKN.

"300 hektar Pak," kata Managing Director Grup Ciputra, Budiarsa Sastrawinata dalam Pertemuan Pre-Market Sounding Proyek Ibu Kota Negara di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (19/10) malam.

Selain Ciputra Grup, Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan sudah ada 7 rumah sakit dan 9 sekolah standar internasional yang telah menyatakan diri akan ikut membangun ibu kota baru Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau dilihat dari tadi misalnya sudah ada 7 rumah sakit dan 9 sekolah yang akan dibangun," kata Bambang.

Di sektor pendidikan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi, Nurul Ichwan mengatakan, ada Jakarta Intercultural School (JIS) yang akan membangun cabangnya di IKN Nusantara. Selain JIS akan ada juga 8 sekolah sejenis yang akan membuka cabangnya di sana.

Tak hanya itu, perusahaan perlengkapan rumah tangga asal Belanda, IKEA juga akan menjadi investor di Nusantara. Nurul mengatakan IKEA telah menyampaikan komitmennya untuk membangun bisnis yang digelutinya. Bahkan dia sudah mulai bertanya-tanya insentif yang akan didapat saat menanamkan modalnya di sana.

"Tadi ada dari IKEA yang menanyakan itu (insentif dari pemerintah)," kata dia.

Nurul mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara. Salah satu PP tersebut akan memberikan penjelasan tentang insentif yang diberikan pemerintah kepada investor.

"(Aturan insentif) sedang disiapkan PP-nya," kata dia.

Pemerintah masih membuka diri untuk menerima usulan insentif yang diperlukan bagi investor. Ini sebagai bukti pemerintah siap dan serius pada mega proyek ini. "Kalau terkait insentif ini ada di Menteri Investasi, Kepala BKPM, sampaikan saja apa yang masih kurang," pungkasnya.

(mdk/azz)