Contek Negara Lain, Indonesia Akan Punya Kartu Moda Transportasi Terintegrasi

Merdeka.com - Indonesia terus didorong untung mempunyai kartu pembayaran yang dapat menjadi sebuah ikon. Di mana, kartu tersebut dapat digunakan di seluruh moda transportasi hingga pembayaran lainnya seperti perparkiran, jalan tol hingga kuliner.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perhubungan Kementerian Perhubungan, Sugihardjo menyebutkan, saat ini pemerintah dan seluruh stakeholder terkait sudah harus memikirkan ke arah tersebut. Terlebih saat ini Indonesia sudah memiliki sistem pembayaran yang berdaulat yaitu National Payment Gateway atau Gerbang Pembayaran Nasional.

"GPN harus bisa menggabungkan seluruh layanan transportasi, juga harus ada suatu clearing house di mana semua kartu bisa diterapkan," Kata dia dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam Meningkatkan Efisiensi Sektor Transportasi' di Jakarta, Senin (3/12).

Pria yang akrab disapa Jojo tersebut menyebutkan saat ini sistem cashless atau non tunai sudah cukup baik. Namun semua sistem masih sendiri-sendiri, belum ada integrasi secara khusus. Akibatnya, masyarakat selaku pengguna jasa transportasi memiliki beragam kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun penyedia jasa transportasi seperti OK Trip, atau kartu commuter line untuk naik KRL.

Apalagi, lanjutnya, sebentar lagi beberapa moda transportasi baru seperti LRT dan MRT akan segera beroperasi di Indonesia khususnya Jakarta.

Dia mencontohkan beberapa negara yang telah lebh dahulu sukses dengan kartu terintegrasi tersebut diantaranya kartu Union Pay di China, kartu Nets di Singapore, kartu JCB di Jepang, dan kartu IDEAL di Belanda.

"Di China Union Pay penggunannya sudah sangat masif karena sudah bekerjasama dengan 100 institusi. Kemudian Nets di Singapura sudah 30 tahun lebih sistem pembayaran transportasi dan kuliner dan pembayaran tagihan jadi kartunya terintegrasi bukan hanya pembayaran transportasi. Jepang ada JCB nya teritegrasi dengan 27 juta merchant di seluruh dunia," ujarnya.

Di Indonesia sendiri, hal tersebut harus dilakukan di bawah koordinasi Bank Indonesia. Nantinya, pengelola kartu yang terintegrasi tersebut juga harus ditetapkan dan disertifikasi oleh BI. "Kalau kami dari sisi transportasi kepentinganya adala teritegrasi dan kecepatan pelayanan jadi penting," tutupnya.

Dalam kesempatan serupa, Mantan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Elly Adriani Sinaga mengatakan, dalam realisasinya nanti harus dipikirkan bagaimana caranya agar kartu pembayaran yang sekarang sudah ada tetap dapat dipergunakan dan terintegrasi.

"Pakai satu kartu saja, tapi ada spesifikasi yang harus kita terapkan dulu, supaya semua kartu itu bisa masuk. Ini yang mau didiskusikan, sampai sekarang belum dapat deal nya terkait fisik GPN transportasi ini nantinya gimana," tutupnya.