CORE: Kemiskinan tahun ini menurun karena lonjakan pemberian bansos
Merdeka.com - Ekonom Center of Reform on Economy (CORE) Indonesia, Ahmad Akbar Susamto mengatakan perlu strategi lain dalam upaya pengurangan jumlah penduduk miskin selain bantuan sosial. Sebab, menurut dia, turunnya angka kemiskinan ke 9,82 persen lebih disebabkan oleh pemberian bansos.
"Penurunan tingkat kemiskinan tahun ini tidak lepas dari lonjakan anggaran bantuan sosial dan subsidi yang digelontorkan pemerintah tahun ini," ungkapnya di Hongkong Cafe, Jakarta, Selasa (31/7).
Anggaran bantuan sosial tahun ini mencapai Rp 81 triliun tumbuh 43 persen dibandingkan anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 57 triliun, sementara pertumbuhan subsidi juga diperkirakan akan mencapai 43 persen di akhir tahun 2018.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Bagaimana Banyuwangi mengurangi kemiskinan? Program yang sifatnya mengurangi beban pengeluaran, antara lain jaminan kesehatan masyarakat miskin hingga program Rantang Kasih berupa pemberian makanan bagi lansia miskin sebatang kara. Program lainnya ada yang sifatnya untuk meningkatkan pendapatan lewat pemberdayaan warga.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Kenapa Andika Perkasa ingin kurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng? Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa menegaskan, persoalan pertama yang dihadapi Jateng ialah bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menyebut, hingga kini tingkat kemiskinan di Jateng masih di atas nasional, sehingga dirinya menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan jauh di bawah angka nasional.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
Selain memerhatikan penduduk miskin, Pemerintah juga harus memperhatikan jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan. Per Maret 2017 terdapat 64 juta penduduk rentan miskin di Indonesia. Angka ini jauh lebih besar daripada jumlah yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Penduduk yang masuk pada kategori ini, sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi seperti lonjakan inflasi, terhambatnya bantuan pemerintah," kata dia.
Menurut dia, strategi pengentasan kemiskinan yang utama adalah dengan memberdayakan perekonomian masyarakat golongan bawah melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya lapangan kerja di sektor formal yang lebih menjamin kepastian pendapatan dan perlindungan sosial.
"Sayangnya, data terakhir menunjukkan masih banyak angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor informal," ujarnya.
Pada Februari 2018 jumlah pekerja informal mencapai 74 juta orang, jauh lebih banyak jumlah dari pekerja formal yang mencapai 53 juta orang. "Dari Februari 2014 sampai dengan Februari 2018, pertumbuhan pekerja informal mencapai 17 persen sedangkan pertumbuhan pekerja formal minus 3 persen," kata dia.
Meskipun jumlah pengangguran terbuka menurun dari 7,01 juta orang pada Februari 2017 menjadi 6,87 pada Februari 2018, namun jumlah persentase pekerja penuh waktu juga berkurang dari 68,96 persen menjadi 68,53 persen. "Sementara persentase jumlah pekerja paruh waktu dan setengah penganggur meningkat dari 30,14 persen menjadi 31,47 persen," jelas dia.
Selain itu, peningkatan pendapatan petani di pedesaan juga sangat marginal. Nilai Tukar Petani (NTP) hanya tumbuh 1,82 persen dari 100,31 (semester I 2017) menjadi 102,14 (semester I 2018).
"Adapun kenaikan upah riil buruh tani hanya meningkat 0,93 persen dari rata-rata Rp 745.744 per bulan pada Januari-Mei 2017 menjadi Rp 752.664 bulan pada Januari-Mei 2018," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Baca SelengkapnyaUsulan ini mengamini pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran bansos ini berguna untuk menggenjot daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional bisa ikut terkerek.
Baca SelengkapnyaPenurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Baca SelengkapnyaDia menilai, saat ini, inflasi pangan masih terlampau tinggi yang berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaLangkah lainnya adalah melaksanakan Universal Helath Coverage (UHC) per Maret 2024 sebesar 97,56 persen dan pembiayaan operasional pendidikan tahun 2024 Rp718 M
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Baca Selengkapnya