CTPI: Sesuai surat MenkumHAM, direksi TPI bisa bekerja 8 Januari

Merdeka.com - Sekretaris Perusahaan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) Asroru Maula menuding Hary Tanoesoedibjo,sebagai pemilik MNC TV,tidak memiliki niat baik untuk mematuhi hukum.

Ini terlihat dari tindakan pengusiran terhadap direksi sah sesuai RUPS PT Cipta TPI 17 Maret 2005 yang diakui oleh Mahkamah Agung (MA) maupun Kementerian Hukum dan HAM saat bertandang ke kantor MNC TV kemarin. Pengusiran, menurutnya, juga disertai ancaman yang bernada memaksa.

"Paksaan itu direalisasikan berupa ultimatum terhadap tim ibu Tutut untuk meninggalkan kantor TPI pukul 23.30 WIB (Sabtu malam lalu). Karena ancaman itu akhirnya tim pihak ibu Tutut meninggalkan kantor TPI setelah berusaha bekerja kembali selama lebih dari 12 jam," ujar Asroru ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Minggu (12/1).

Pengusiran oleh Asisten Direktur Utama MNC TV yang juga kepala satpam, Sugiarto, menurutnya memperkuat sikap resisten yang ditunjukkan manajemen MNC TV versi Hary Tanoesoedibjo. Bahkan dalam konferensi pers yang disampaikan Sabtu sore, Dirut Utama MNC TV SN Suwisma menuduh kubu Tutut berupaya menduduki MNC TV.

"Padahal kehadiran tim Direksi TPI dari pihak manajemen ibu Tutut Sabtu pagi sudah sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan dari Menkum HAM yang menyatakan bahwa pihak dari ibu Tutut berhak masuk ke kantor TPI untuk mulai beraktivitas menyelenggarakan kegiatan," tambahnya.

Isi surat, lanjutnya, juga menyatakan direksi TPI diperkenankan mulai masuk tanggal 8 Januari 2014. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan yang mulai dilakukan Sabtu pagi sudah sesuai dengan ketentuan. Bahkan, sudah lebih 3 hari dari tanggal yang disebutkan.

"Artinya, tidak ada pelanggaran sama sekali dari sisi hukum. Apalagi ada tudingan dengan penggunaan kata 'menduduki'," tegasnya.

Sebelumnya, kisruh kepemilikan MNC TV ini bermula ketika Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Tutut yang merasa masih sah memiliki saham mayoritas di stasiun televisi tersebut. Dalam putusan perkara bernomor 862K/Pdt/2013 itu, direksi yang sah disebut berasal dari RUPS Luar Biasa TPI pada 17 Maret 2005.

Kubu Tutut yakin frekuensi dan hak siar TPI yang kini sudah berganti nama jadi MNC TV ketika manajemen diganti oleh konglomerat Harry Tanoesoedibjo tidak sah. (mdk/bim)