Cukai rokok naik, Jokowi minta anak buahnya antisipasi petani tembakau
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada bawahannya untuk merumuskan alternatif khusus untuk petani tembakau. Ini sebagai langkah antisipasi jika terdampak kenaikan tarif cukai rokok.
"Tadi bapak presiden mengarahkan supaya Pak Menko, kami semua memulai pemikiran ke depan kepada para petani tembakau agar mereka mempersiapkan pada penanaman produk lainnya dalam jangka ke depan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10).
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi sudah menyetujui kenaikan tarif cukai rokok untuk 2018 sebesar 10,04 persen. Kenaikan tarif tersebut mulai berlaku 1 Januari 2018.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Keputusan Presiden tersebut diambil setelah melakukan berbagai pertimbangan. Di antaranya memperhatikan dari sisi kesehatan masyarakat, dan mencegah makin banyaknya rokok ilegal.
"Kita juga memperhatikan dampaknya terhadap kesempatan kerja, terutama pada petani dan buruh rokok," katanya.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ini menambahkan, kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10,04 persen akan diatur kembali sesuai dengan pengelompokkannya.
"Bagaimana pengelompokan, komposisi dari masing-masing perusahaan rokok yang sifatnya produksi mesin dan tangan itu juga. Walaupun rata-rata 10,04 persen bukan berarti semuanya naik tarif 10,04 persen tapi ada yang naiknya lebih tinggi dan ada yang lebih rendah," jelas Sri Mulyani.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan cukai rokok yang tak terkendali juga dapat memunculkan berbagai rokok ilegal.
Baca SelengkapnyaSubsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSamukrah mengingatkan bahwa terdapat jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pertembakauan.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan petani tembakau di Kudus
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kenaikan penerimaan cukai sebesar 5,9 persen menjadi Rp244,198 triliun.
Baca SelengkapnyaAdhy berharap agar pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan bagi industri hasil tembakau dapat mempertimbangkan situasi industri.
Baca SelengkapnyaHal ini karena aturan produk tembakau di RPP Kesehatan dinilai tak sejalan dengan UU yang menaungi bidang pertanian.
Baca SelengkapnyaDewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan tak setuju terhadap kebijakan tersebut.
Baca SelengkapnyaTiga tim pemenangan calon presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024 bersepakat memperhatikan nasib petani tembakau
Baca SelengkapnyaMereka menyampaikan permohonan kepada pemerintah untuk melindungi keberlangsungannya, terutama dari rencana kenaikan cukai 2025.
Baca Selengkapnya