Cukai Tembakau Tak Naik, YLKI Kritik Keras Menteri Kesehatan
Merdeka.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengkritik keras Menteri Kesehatan Nila Moeloek karena dianggap tidak merespons kebijakan Kementerian Keuangan yang menahan kenaikan cukai rokok selama dua tahun terakhir.
"Saya sangat prihatin dan memprotes keras pernyataan Kemenkes itu. Ketika dia diam saja dengan cukai rokok tidak dinaikkan," ujar Tulus di Bakoel Coffee, Jakarta, Jumat (11/1).
Pertimbangan Kemenkeu tidak menaikkan cukai untuk menjaga industri bisa dibenarkan. Namun, seharusnya Kemenkes dapat memberi masukan dan pandangan kepada Kemenkeu terkait dampak yang timbul akibat konsumsi rokok yang semakin besar.
-
Siapa yang mendorong kebijakan rokok? Lebih dari 100 pemangku kebijakan secara terbuka memihak industri rokok, dan sebagian di antaranya memiliki konflik kepentingan dengan industri tersebut,' jelas Manik.
-
Apa penyebab turunnya cukai rokok? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Dimana cukai rokok menjadi pengendali industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Bagaimana cukai rokok mempengaruhi industri? 'Ini kelihatannya sudah mulai jenuh. Ini kelihatan bahwa mungkin cukai ini akan menjadi pengendali dari industri hasil tembakau,' ujar Benny, Jakarta, Rabu (29/5).
-
Mengapa penerimaan cukai rokok turun? Adapun penurunan penerimaan negara ini disebabkan oleh penurunan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) atau rokok putih, membuat pemesanan pita cukai lebih rendah.
-
Bagaimana Kemendag mendukung industri rokok? Mendag menambahkan, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan tembakau dan cengkih dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dengan mengutamakan hasil petani dalam negeri.
"Kementerian Keuangan silakan bicara soal industri dan keuangan tapi Menkes atau Kemenkes harusnya bicara tupoksi kesehatan dan salah satunya adalah dengan instrumen cukai. Jadi kita sangat menyesalkan pernyataan seperti itu karena mencerminkan Kemenkes masuk angin," katanya.
Lebih lanjut, Tulus menambahkan, Kementerian Kesehatan periode Jokowi cukup membuat kecewa berbagai pihak. Sebab, dinilai lemah dalam menegakkan kebijakan berkeadilan bidang kesehatan termasuk dalam hal cukai rokok.
"Kemenkes untuk satu periode ini menjadi paling lemah dalam hal pengendalian tembakau. Itu sangat kita sesalkan dan sangat kecewa tentunya dengan ketidakberdayaan nya Kemenkes atau Menkes terhadap isu pengendalian tembakau termasuk dalam hal cukai," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.
Baca SelengkapnyaTarget dari Kemenkes di tahun 2030 penurunan jumlah perokok mencapai 5,4 persen di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan telah memicu perdebatan publik yang cukup hangat.
Baca SelengkapnyaKenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.
Baca SelengkapnyaMukhamad Misbakhun, mengkritik wacana kebijakan kemasan polos tanpa merek atau plain packaging bagi produk tembakau.
Baca SelengkapnyaHal ini akan semakin memperburuk daya beli konsumen.
Baca SelengkapnyaHari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan omzet pedagang turun dampak daya beli rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Menkes, perbincangannya dengan kelompok pelaku usaha sejauh ini positif.
Baca SelengkapnyaPenurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.
Baca SelengkapnyaSekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl
Baca SelengkapnyaDari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaPeredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.
Baca Selengkapnya