Cuma lulusan SMP, Menteri Susi pesimis kebijakannya digubris

Merdeka.com - Pagi ini, Kamis (27/11), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memimpin sidang pleno Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di kantornya. Sidang tersebut dihadiri sejumlah anggota dari beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Baharkam Polri, Kepala Satuan Angkatan Laut serta beberapa anggota lainnya.

Susi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dekin melakukan konsolidasi kebijakan untuk mengimplementasikan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

"Saya harap kita bisa bersama-sama buat policy, advice kepada semua stakeholder perikanan supaya bisa jadikan Indonesia sumber kesejahteraan kita," ujar Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Di hadapan anggota dewan kelautan, pendiri maskapai penerbangan Susi Air secara jujur mengaku butuh dukungan untuk kebijakan-kebijakan memperkuat sektor kemaritiman. Dia mengaku pesimis kebijakannya didengar banyak orang mengingat latar belakang pendidikannya.

"Kalau saya yang argumen nanti dibilangnya 'Bu Susi tahu apa? SMA saja tidak selesai'," tuturnya.

"Untuk itu saya mohon dengan upaya kerendahan hati agar anggota Dekin bisa membantu supaya apa yang kita gariskan maritim ini jadi titik tolak bangsa kita," tambahnya.

Di tempat sama, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mendukung langkah dan kebijakan yang akan dibuat koleganya itu. "Kami setuju yang disampaikan Bu Susi, Kedaulatan tidak bisa ditawar," tuturnya.

Retno menambahkan, penataan kembali sektor Kelautan dan Perikanan dalam negeri sesungguhnya juga dilakukan negara lain.

"Intinya sebenarnya yang kita lakukan adalah sesuatu yang dilakukan di semua negara," ucapnya.

Mantan Dubes Indonesia untuk Belanda ini menegaskan soal pentingnya penegakan law enforcement.

"Ini merupakan hal yang harus dilakukan di suatu negara. Suatu negara akan dihormati apabila bisa menegakkan hukumnya tanpa dibeli," ucapnya.

"Jadi tugas ke depan, adalah memberikan advokasi yang sifatnya praktis, karena sekarang rakyat selalu menunggu apa yang bisa dirasakan oleh rakyat," tegasnya.