Curhat Bos Bulog Sulitnya Dapat Izin Impor Guna Stabilkan Harga Pangan dalam Negeri

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf diminta untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai lembaga yang dapat menstabilkan harga beragam komoditas pangan, terutama mengingat pandemi Covid-19 yang telah melanda berbagai daerah di Tanah Air.

"Pemerintah pusat segera perkuat peran Perum Bulog untuk menjadi stabilisator harga dan stok pangan nasional sebagai salah satu garda terdepan dalam memenangi perang melawan COVID-19," kata Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka dikutip dari Antara.

Menurut dia, hal seperti ketersediaan logistik adalah salah satu senjata penting dalam menghadapi peperangan melawan pandemi virus corona saat ini.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu berpendapat bahwa selama ini Bulog kerap dibuat seperti institusi yang kurang mampu menjadi stabilisator harga pangan.

"Bahkan, dana yang diberikan adalah pinjaman komersial. Tentunya, ini membuat Bulog menjadi tidak kuat menyangga kehidupan petani kita di setiap panen," katanya.

Dia mengingatkan bahwa prinsip liberalisasi di sektor pangan sesungguhnya sudah meninggalkan jauh dari prinsip ekonomi Pancasila.

Suhardi juga menilai bahwa meski telah ada Peraturan Menteri Perdagangan yang baru mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tetapi HPP baru dinilai masih rendah atau di bawah dibandingkan dengan harga pasar.

Namun demikian, Bulog ternyata masih kesulitan dapat izin dari pemerintah. Bahkan pemerintah lebih memilih memberi izin impor ke swasta.

Izin Impor Daging

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengakui mengalami hambatan mendatangkan daging kerbau dari India karena negara eksportir komoditas tersebut kini sudah menerapkan karantina wilayah (lockdown).

Budi Waseso menjelaskan bahwa BUMN Pangan tersebut telah mengajukan izin impor daging kerbau sejak awal tahun 2020. Namun, Kementerian Perdagangan tidak kunjung memberikan izin impor kepada Bulog.

"Itu sudah diputus di Rakortas sebenarnya, tetapi kami tidak mendapatkan izinnya untuk mengimpor. (Izin) diberikan terakhir kemarin setelah Covid-19. Begitu setelah covid, India lockdown, jadi sulit kami," kata Budi Waseso dikutip Antara di Jakarta, Jumat (10/4).

Budi Waseso menjelaskan, izin impor daging kerbau tersebut baru terbit pada bulan Maret 2020. Namun pada saat itu, India sudah melakukan lockdown untuk memutus penyebaran Covid-19 di negara tersebut. Akibatnya, pemasukan daging kerbau menjadi terhambat.

Bulog pun berupaya untuk memperoleh daging kerbau dari India yang sudah diimpor melalui Malaysia. Namun, impor juga tidak bisa dilakukan karena Malaysia pun sudah menerapkan lockdown.

"Ini terhambat karena memang ada keterlambatan pada perizinan. Terus terang untuk masalah daging kerbau, kami tidka bisa mendatangkan karena India tidak bisa (ekspor) lagi," kata Budi Waseso.

Izin Impor Bawang Putih Malah Dikasih ke Swasta

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengakui tidak bisa ikut berperan menstabilkan harga bawang putih di pasaran karena stok kosong dan tidak memiliki izin impor komoditas tersebut.

"Hari ini Bulog tidak bisa mengintervensi pada masalah harga bawang putih karena Bulog tidak mendapatkan stok dan tidak memiliki stok," kata Budi Waseso dalam rapat virtual bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (9/4).

Budi Waseso menjelaskan bahwa Bulog sebenarnya telah mengajukan izin impor bawang putih kepada Pemerintah sejak Desember 2019 karena stok dalam negeri yang kian menipis.

Namun, Bulog ternyata tidak diberikan izin impor bawang putih, melainkan diberikan pada perusahaan/importir swasta.

Menurut dia, importir bawang putih kerap memainkan harga dengan menimbun stok menjelang Ramadan. Ketika memasuki Ramadan, perusahaan itu baru mengeluarkan stok perlahan dengan harga yang tinggi.

"Kami sudah tahu bahwasanya permainan bawang putih ini pada importir-importir selalu menimbun dulu. Di kala Lebaran dan puasa ini, baru mereka akan keluarkan pelan-pelan dengan harga yang tinggi," kata Budi.

Ada pun impor bawang putih telah diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dengan diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) sebanyak 450.000 ton kepada 54 importir.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata bawang putih nasional pernah mencapai puncaknya di level Rp55.700 per kg pada 11 Februari lalu.

Saat ini, harga rata-rata bawang putih hingga Kamis (9/4) mencapai 44.850 per kg. Di sisi lain, pemerintah menargetkan harga bawang putih berada pada kisaran Rp25.000-Rp30.000 per kg.

Izin Impor Sulit buat Harga Gula Meroket

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku kesulitan dalam menghadapi birokrasi saat meminta impor gula untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Padahal sejak November 2019, Perum Bulog telah memprediksi akan terjadi kelangkaan gula karena pabrik gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) sudah berhenti melakukan proses penggilingan tebu sehingga harus segera dilakukan impor raw sugar untuk mencukupi stok gula nasional.

"Tapi akhir Maret (2020) baru bisa terealisasikan. Karena begitu sulitnya birokrasi yang kami tempuh," kata Budi Waseso saat menggelar rapat dengar bersama Komisi V DPR RI, Kamis (9/4).

Hal tersebut berdampak pada melonjaknya harga jual gula pada Februari 2020. Bahkan ketika harga gula di pasaran masih tinggi, Perum Bulog pada akhir Maret 2020 kemudian memaksa untuk segera dilakukannya impor gula kristal putih (GKP) sebesar 20 ton.

Namun, pihaknya mengklaim kembali menemui hambatan saat berurusan dengan proses birokrasi sehingga tersendatnya kegiatan distribusi gula.

Dalam pemaparannya, Budi Waseso juga menampik tudingan Perum Bulog tidak siap dalam mengamankan stok gula nasional. Ini terjadi karena pengajuan impor pangan diharuskan melalui rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan impor pangan, termasuk gula.

"Prediksi kami sudah pasti, prediksi kami bukan sekadar kira-kira," tegas dia.