Curhat Buruh: Tiga Tahun Upah Tak Naik Ditambah Kini Ada Rencana Kenaikan Harga BBM

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut adanya kenaikan upah tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen tanpa disertai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar. Hal ini melihat tren lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Secara bersamaan, inflasi diumumkan berkisar 4,9 persen sebelum kenaikan BBM. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (30/8).

Iqbal menyampaikan, kenaikan harga Pertalite yang direncanakan menjadi Rp 10 ribu per liter akan mengakibatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil turun secara drastis. Hal ini, karena, selama tiga tahun berturut-turut upah buruh tidak mengalami kenaikan akibat adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau omnibus law.

"Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM," ujarnya.

Terlebih lagi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah menyampaikan bahwa formula penetapan UMP tahun 2023 akan tetap menggunakan PP 36/2021. Itu artinya, upah pekerja kembali tidak ada kenaikan.

"Sudah 3 tahun upah tidak naik, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi jika ditotal mencapai 10 persen. Setelah itu ditimpa lagi dengan rencana kenaikan harga BBM," tegasnya.

Oleh karena itu, KSPI mendesak agar upah tahun depan dinaikkan sebesar 10 sampai 13 persen tanpa harus ada kenaikan BBM. Mengingat, beban inflasi berat yang harus ditanggung kaum buruh.

"Apalagi jika kemudian solar juga naik. Jadi, naikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13 persen," tutupnya.

Pemerintah Tak Punya Pilihan Lain Selain Naikkan Harga BBM Subsidi

Sebelumnya, Menko Luhut menjelaskan, dalam setiap rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri mengantisipasi kenaikan harga pangan dampak kenaikan harga BBM.

"Dampak ke harga pangan ini perlu diperhatikan, logistik, pengangkutan barang akibat kenaikan harga Solar," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Meski saat ini harga minyak dunia mulai menurun, tetapi selisih harga jual BBM dengan nilai keekonomian masih sangat besar. "Meski mulai menurun masih tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya harga keekonomian dan harga penjualan pertalite dan solar," kata dia.

Seperti diketahui, saat ini harga Pertalite di angka Rp 7.650 per liter. Sementara Solar dibanderol Rp 5.450 per liter, dan Pertamax sebesar Rp 12.500 per liter. Sedangkan dalam hitungan pemerintah, harga keekonomian Pertalite Rp 17.200 per liter, Solar Rp 17.600 per liter, dan Pertamax Rp 19.900 per liter.

Dengan selisih yang besar tersebut, pemerintah mengalokasikan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 502,4 triliun. Namun pemerintah tidak bisa menambah lagi jika jumlah tersebut habis.

"Ini tidak ada pilihan karena di kita ini subsidi sudah Rp 502 triliun," kata dia.

Menko Luhut mengatakan bila pemerintah tidak lagi menambah anggaran subsidi energi, dana yang ada bisa dialihkan untuk program lain. "Kalau ini bisa dikurangi dan bisa dialihkan ke harga-harga yang lain itu akan lebih bagus," sambungnya.