Curhat Menteri Susi soal Benjina hingga perbudakan anak bangsa

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikan Susi Pudjiastuti telah berjibaku melawan pencurian ikan ilegal di Indonesia. Bahkan, Susi tak segan-segan mengeluarkan kebijakan demi melindungi sektor perikanan Tanah Air.

Mulai dari moratorium izin kapal tangkap asing di Indonesia hingga pelarangan pertukaran ikan di tengah laut atau transhipment. Namun, kebijakan Menteri Susi mendapat perlawanan dari berbagai pihak, salah satunya pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Kadin menilai kebijakan Menteri Susi menghambat masuknya investasi asing di sektor perikanan. Akibatnya, banyak perusahaan pengolahan ikan yang kehabisan pasokan.

"Untuk kebaikan sih, mestinya diubah, Permen diubah, malah ada yang minta dicabut. Permen Nomor 56 dan Permen Nomor 57 yang cantrang juga. Spiritnya Menko Maritim mau membenahi dan cari titik temu. Nasionalisme juga kita angkat, kalau kita bisa investasi kenapa enggak kita, ini kan permodalan kita. OJK dan perbankan harus turun," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto.

Menteri Susi pun tak tinggal diam. Mantan Bos Susi Air ini tetap bersikukuh aturan tersebut tak akan dicabut. Sebab, pemerintah sudah kehilangan Rp 300 triliun per tahun dari pencurian ikan ilegal.

Selain pencurian ikan, Menteri Susi juga komitmen memberantas perbudakan anak bangsa di kapal asing. Bahkan, Susi telah membawa kasus perbudakan yang dilakukan perusahaan perikanan asal Thailand, PT Pusaka Benjina Resources (PBR) dan menutup pengoperasian pada September 2015.

Namun, perusahaan tersebut kembali beroperasi. Susi pun geram mendengar PBR beroperasi lagi. Sebab, perusahaan tersebut dikecam akibat tersandung kasus perbudakan dan perdagangan manusia.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, perusahaan tersebut sudah beroperasi kembali sejak awal September. Selain melanggar asas kemanusiaan, perusahaan tersebut juga memanfaatkan hasil tangkapan nelayan setempat.

"Sudah dari September aktivitas pabriknya pengolahan, sedangkan kapalnya belum bergerak. Ikannya dari orang-orang situ yang tangkap, mereka harapkan bisa jalan lagi," kata Susi.

Berikut curahan hati Menteri Susi atasi pencurian ikan hingga perbudakan anak bangsa yang dirangkum merdeka.com:

Susi: Bahayakan perikanan RI

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bakal terus memberantas aktivitas ketenagakerjaan yang menyerupai perbudakan di sektor perikanan, salah satunya di PT Pusaka Nemjina Resources. Bahkan, Susi menegaskan pengoperasian kembali PBR membahayakan produk perikanan Tanah Air di pasar global.

"Ini bahaya untuk produk (perikanan) Indonesia di dunia. Ini sudah jadi perhatian dunia, perbudakan jelas diekspos di Benjina," kata Menteri Susi seperti dilansir Antara, Jumat (23/9).

KKP bersama Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) kembali menyoroti beberapa kasus tindak pidana perikanan, salah satunya adalah PT Pusaka Benjina Resources yang diketahui mulai kembali beroperasi, padahal status perizinannya sudah dicabut.

Sementara, penegakan hukum terus dilakukan KKP bersama Satgas 115 dalam memproses tindak pidana perdagangan orang di Grup Usaha Pusaka Benjina. Praktik tindak pidana perdagangan orang terhadap sekitar 600 warga negara asing yang dipekerjakan sebagai ABK di Benjina. Manager lapangan, 1 orang petugas keamanan dan 5 kapten kapal berkebangsaan Thailand, telah divonis 3 tahun penjara.

Silver Sea Fishery Co, perusahaan yang diduga kuat sebagai pemilik kapal-kapal di Benjina, dihukum untuk membayarkan restitusi kepada para korban. Saat ini penyidik sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang menjerat korporasi tersebut.

"Berdasarkan pemeriksaan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap PT. Pusaka Benjina dan Group, ditemukan 817 orang tenaga kerja asing (ABK) tidak memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Susi.

Susi: Saya tak mau menderita karena ingin cantik

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti kembali bercerita soal penampilannya yang nyentrik. Selain penampilan, tato di tubuh Susi juga kerap menjadi sorotan.

Susi mengaku tidak pernah macam-macam soal penampilan. Meski telah menjadi menteri, dia tetap ingin menjadi dirinya sendiri, terutama soal penampilan.

"Saya punya prinsip tidak mau suffer from unnecessary matter (menderita karena hal yang tidak penting). Banyak perempuan mau suffer for the beauty (menderita karena ingin cantik). Kalau saya, pas mau rapi ya rapi. Pokoknya senang hati saja," kata Susi di kantornya, Rabu (28/9).

Dia menambahkan, selama ini dia selalu tampil percaya diri di depan semua orang, termasuk Presiden Joko Widodo. Bahkan, dia tidak pernah merasa malu meski berpendidikan rendah.

"Dari dulu saya diajar sama orang tua bahwa manusia di depan Tuhan itu sama. Yang membedakan adalah kebaikan. Apa karena saya menteri saya harus tersiksa jadi Menteri. Bodoh kalau mau tersiksa hanya karena jabatan," imbuhnya.

Seperti diketahui, penampilan Menteri Susi selalu menjadi sorotan publik. Selain selalu tampil nyentrik, wanita kelahiran 15 Januari 1965 ini juga dikenal dengan sikap tegasnya dalam menjalankan program-program yang telah diusungnya.

Susi: Kadang frustasi jadi menteri

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bercerita mengenai pengalamannya semenjak jadi menteri. Menurutnya, tidak mudah menjadi menteri yang bertugas untuk memperbaiki negara, bahkan dia kerap merasa frustasi dengan tugas yang diembannya.

"Membuat sebuah perubahan bukan hal mudah. Kadang frustasi, mau pulang saja. Tapi kalau pulang (ke Pangandaran) sepi tidak ada Susi di Jakarta. Tapi yang saya lakukan ini untuk kebaikan," kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (28/9).

Selain itu, dia juga kerap merasa ruang geraknya terbatasi sejak jadi menteri, terutama mengenai urusan pribadinya. Bahkan, Susi sering mengurungkan niatnya untuk berbelanja karena banyak masyarakat yang mengajaknya untuk berfoto.

"Di Pasific Place (salah satu mal di Jakarta) tadinya mau belanja tas tapi tidak jadi karena banyak yang minta foto. Di Amerika juga banyak warga Indonesia yang minta foto. Sejahat-jahatnya ngebomin kapal, tapi tetap masih dicari orang," imbuhnya.

Susi: 50 persen ABK RI jadi korban perdagangan manusia

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencatat ratusan ribu pekerja kapal asal Indonesia terlibat pencurian ikan. Dugaannya, sekitar separuh di antaranya merupakan pekerja korban perdagangan manusia.

"Sebetulnya di dalam dunia illegal fishing ada 700 ribu anak buah kapal. Nah, yang dikhawatirkan oleh kami 50 persen ABK Indonesia diperdagangkan," kata Susi saat ASEAN Conference on Human Trafficking and Forced Labor in Fishing Industry, di Jakarta, Senin (15/8).

Menurutnya, penduduk Indonesia rawan menjadi korban perdagangan manusia. Mengingat, kepolosan karakter yang dimiliki mayoritas masyarakat Indonesia.

"Kita menyadari karakter bangsa kita yang sangat baik, sangat penurut itu sangat rentan disukai dan diminati dalam hal perbudakan. Karena gampang sekali kita masuk dalam sindikat-sindikat rekrutmen tersebut," kata Susi dalam konferensi bikinan kementeriannya bersama International dan Kepolisian RI.

Susi menilai, pencurian ikan telah menjadi pembuka segala kejahatan. Seperti, perbudakan, penyelundupan, pencucian uang, dan lainnya.

"Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing telah terbukti menjadi pintu masuk kejahatan perikanan dan terkait perikanan. Seperti tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, perdagangan obat-obat terlarang, flora dan fauna yang dilindungi, barang-barang impor ilegal, tindah pidana pencucian uang, pemalsuan dokumen dan korupsi."

"Diharapkan pertemuan ini bisa memberi masukan dalam menanggulangi tantangan-tantangan yang disebabkan oleh praktik IUU Fishing."

Asean, katanya, menyumbang 20,7 persen dari total tangkapan ikan di dunia. Namun, pencapaian tersebut juga melibatkan praktik penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan kerusakan alam.

"Tak jarang para pelaku usaha mengeksploitasi korban-korban perdagangan orang untuk melancarkan usaha perikanan ilegalnya."

Susi cemas 300.000 ABK jadi budak di negara lain

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mencemaskan nasib ratusan ribu anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia yang belum terdaftar secara resmi. Susi khawatir mereka hidup sebagai budak di berbagai kawasan perairan dunia.

"Kami perkirakan ABK warga negara Indonesia sekitar 300 ribu orang 'unregistered' (tidak terdaftar)," kata Susi seperti ditulis Antara, Kamis (29/9).

Menurut Susi, ratusan ribu ABK Indonesia yang tidak terdaftar secara legal itu diperbudak dan disuruh kerja dengan sangat keras di dalam industri penangkapan ikan global, serta bila mereka tidak mau akan dibuang ke laut. Orang Indonesia yang dipekerjakan sebagai ABK antara lain di Laut Bering dan perairan Afrika, sehingga diharapkan berbagai pihak termasuk anak muda bisa memiliki kepedulian yang khusus untuk meneliti hal tersebut.

Selain itu, Susi juga menyebut bahwa ada sekitar 700 ribu orang yang menjadi kru dalam aktivitas illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, diperkirakan yang terbesar berasal dari Indonesia.

Susi mengakui bahwa ekspor komoditas kelautan dan perikanan memang mengalami penurunan, tetapi Susi mengingatkan bahwa untuk tingkat impor ikan dari luar negeri juga mengalami penurunan.

Sebelumnya, Susi menegaskan, pihaknya akan terus memberantas aktivitas ketenagakerjaan yang menyerupai perbudakan di sektor perikanan, dan memastikan agar perusahaan terkait menghindarinya.

"Ini bahaya untuk produk (perikanan) Indonesia di dunia. Ini sudah jadi perhatian dunia, perbudakan jelas diekspos di Benjina," kata Menteri Susi Pudjiastuti.