Curhat Menteri Susi soal popularitas, surat kaleng hingga santet

Merdeka.com - Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 pada Oktober tahun lalu, praktis kehidupan Susi Pudjiastuti berubah. Sebagai pejabat negara, aksi dan pernyataannya mendapat sorotan publik.

Apalagi, sosok Susi sudah menyita perhatian sejak diperkenalkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Susi dikenal sebagai salah satu menteri yang kerap melontarkan pernyataan keras. Terutama berkaitan dengan bidang kerjanya di sektor kelautan dan perikanan.

Dua hal menjadi fokus perhatian Menteri Susi. Pertama soal aktivitas kapal asing ilegal yang menguasai perairan Indonesia. Kedua, pencurian ikan atau illegal fishing yang kerap dilakukan kapal-kapal asing. Ratusan bahkan ribuan ton ikan Indonesia disebutnya dijarah oleh nelayan asing. Negara menanggung kerugian hingga miliaran Rupiah dari aksi pencurian ikan.

Sejak awal kepemimpinannya, Menteri Susi tampil di depan dan meneriakkan perlawanan terhadap kapal asing ilegal dan pencurian ikan. Aksi Menteri Susi diapresiasi beberapa kalangan, mulai dari pengusaha lokal sampai aparat keamanan yakni TNI AL.

Terlepas dari itu, dia sadar betul kebijakannya itu tidak sepenuhnya bisa diterima semua pihak. Beberapa negara protes dengan ketegasannya memberhangus aksi pencurian ikan dan penangkapan kapal-kapal asing ilegal. Tidak hanya protes dari negara lain, Menteri Susi juga mendapat kritik dari nelayan lokal yang tidak menerima kebijakannya. Dia menyampaikan itu di beberapa kesempatan.

Merdeka.com mencatat curhat Menteri Susi soal respons dari banyak pihak terhadap aksinya menenggelamkan kapal asing dan menangkap pencuri ikan. Berikut paparannya.

Hidup susah

Saat memberikan sambutan di Musrenbangnas 2014, Presiden Joko Widodo sempat mencari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Mana Bu Susi?" ujarnya seraya mencari sosok menteri berpenampilan nyentrik itu.

Bukan tanpa alasan Jokowi mencari menteri yang hanya mengantongi ijazah SMP tersebut. Kepala negara menceritakan bagaimana sosok Susi Pudjiastuti menjadi idola semua orang.

"Kenapa sih senang Bu Susi, semuanya? Saya heran kalau saya datang, nelayan-nelayan pada teriak-teriak semua Bu Susi, Bu Susi," ujar Jokowi memuji Susi.

Apa tanggapan Susi? Susi mengaku popularitasnya justru membuat dia susah. Dia berkelakar awak media ikut berperan dalam popularitasnya.

"Kalian yang bikin susah hidup saya," canda Susi usai menghadiri Musrenbangnas, Jakarta, Kamis (18/12).

Hampir ditipu pengusaha

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyadari pendidikan rendah, hanya sampai Sekolah Menengah Pertama, menjadi salah satu kelemahannya. Celah tersebut pernah dimanfaatkan oleh seorang pengusaha kapal untuk membodohinya.

Susi bercerita, sejak menjadi menteri, dia kerap mengundang pengusaha kapal untuk melakukan pendataan. Selain itu, di juga mengungkapkan beberapa kebijakan akan dijalankan pemerintah.

"Tapi ternyata tidak semua menyambut baik," kata Susi dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) Indonesia , Jakarta, Senin (8/12).

Dalam satu kesempatan, lanjutnya, dia didatangi oknum pengusaha ikan memiliki kapal besar berukuran 200-300 gross tonnage (GT). Susi lalu bertanya seputar jumlah kapal dan izin operasinya.

Selain itu, dia juga bertanya mengenai jumlah tangkapan ikan. "Jawabnya '50 ton'. Saya tanya lagi dalam waktu berapa bulan tangkap? Dijawab 8 bulan," katanya.

Susi tak serta-merta percaya omongan oknum pengusaha. Sebab, jika dihitung, pemilik kapal sebesar itu berarti hanya mampu menangkap 200 kilogram ikan per hari. "Saya bilang, 'apa bapak enggak rugi?'."

Tak tinggal diam, Susi pun menggali informasi dari pengusaha ikan lain. Dia bertanya berapa volume tangkapan ikan setahun standar kapal berukuran 200-300 GT?

"Paling tidak 600 ton Bu Susi," ujar Susi menirukan ucapan pengusaha ditelponnya.

Susi marah bukan kepalang menyadari oknum pengusaha berusaha menipunya. Dia kemudian menemukan momentum untuk mencabut surat izin usaha perikanan (SIUP) oknum pengusaha tersebut.

"Lah kebetulan kemarin sore kami masih lihat lagi kapal itu, ada 22 kapal besar di Laut Arafuru. Jadi hari ini saya putuskan cabut SIUP-nya, semua izin usaha dia saya cabut," ungkap Susi disambut tepuk tangan peserta Rapimnas.

"Karena itu bukan hanya menyepelekan saya pribadi tapi juga menyepelekan kedaulatan ini negeri. Dan itu jelas-jelas identitasnya asing. Tidak ada bendera Indonesianya."

Dihadiahi puisi

Gencarnya upaya pembasmian pencurian ikan (ilegal fishing) yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendapat apresiasi dari semua kalangan. Tak terkecuali dari para nelayan.

Bentuk apresiasi tersebut mulai kiriman pantun, puisi hingga pesan singkat atau SMS. "Bunda Susi mukjizat apa yang terjadi. Sunyi senyap lautku hari ini tapi ikan-ikan datang menghampiri," ujar Susi menirukan hadiah puisi yang diberikan padanya saat ditemui di Bentara Budaya, Jakarta, Rabu (17/12).

Ancaman disantet

Bekas bos maskapai Susi Air itu mengklaim, selama menjabat sebagai menteri, dirinya pernah diancam disantet tujuh turunan.

Susi menyebut, ancaman itu diperolehnya dari Kalimantan. Dia menduga ancaman mistik itu lantaran pihaknya melarang melakukan ekspor kepiting bertelur.

"Saya dapat SMS dari orang Kalimantan untuk menyantet 7 turunan karena melarang kepiting telur diekspor," kata Susi di Jakarta, Selasa (13/1).

Meski mendapat ancaman mistik, Susi tetap menanggapi santai. "Saya saja baru satu cucu, bagaimana mau tujuh turunan," ujarnya sambil tersenyum.

Surat kaleng

Menteri Susi mengaku mendapat surat tanpa disertai pengirim alias surat kaleng. Isinya berkaitan dengan aksi Menteri Susi dan stakeholder menangkap serta menenggelamkan kapal asing yang menjalankan aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Namun Susi tidak menunjukkan secara fisik, surat yang diterimanya itu.

"Saya dapat surat anonim, tidak ada tujuan dan pengirimnya siapa. Intinya untuk mempengaruhi penanganan kapal-kapal yang kita tangkap," ujar Susi kepada wartawan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Rabu (14/1).

Susi memaparkan, paragraf awal surat itu menyatakan dukungan pemerintah terhadap praktik illegal fishing. Namun di akhir surat, penulis justru meminta Menteri Susi mempertimbangkan lagi hukuman berupa penenggelaman kapal.

"Apakah tidak berlebihan dengan menenggelamkan kapal?" kata Susi menirukan akhir dari kalimat dalam surat itu.

Secara tegas Menteri Susi menyatakan, surat kaleng itu tidak akan mempengaruhi pendiriannya melakukan penenggelaman kapal asing yang ketahuan melakukan pencurian ikan. Cara ini, kata dia, tidak hanya dilakukan Indonesia, tapi juga negara lain.

"Thailand sendiri tenggelamkan kapal Vietnam, ini bukan kita saja yang lakukan, negara lain juga," tegasnya.