Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Curhat Pengusaha Sempat Ragu RUU KUP Dibahas Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Curhat Pengusaha Sempat Ragu RUU KUP Dibahas Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19 pajak. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani mengaku sempat kaget Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dibahas dan dipercepat oleh pemerintah dan DPR di tengah situasi kondisi pandemi Covid-19. Awalnya, pengusaha mengira RUU ini dirancang memberatkan kondisi pengusaha.

"Waktu awal kita sempat kaget kok situasi seperti ini RUU waktu itu masih cukup agresif betul. Apakah tidak salah?," katanya dalam acara Sosialisasi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Senin (25/10).

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Sofjan Wanandi berpandangan sama. Percepatan pembahasan RUU KUP pada waktu itu membuat para pengusaha berpikir kebijakan itu akan membunuh pengusaha. Apalagi banyak kabar miring mengenai RUU tersebut.

"Sebab terus terang pada saat itu RUU mulai dibicarakan dan banyak isu masuk semua kaget daripada pengusaha yang berhubungan dengan kami. Kenapa waktunya covid tiba-tiba masuk RUU mengenai perpajakan. Semua berpikir ini adalah RUU mempercepat bangkrutnya pengusaha di Indonesia," jelas dia.

Melihat masifnya pembahasan RUU ini di parlemen, Apindo pun merespons dengan memberikan berbagai masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan DPR. Saat itu, terdapat 12 poin yang diusulkan dan direspon baik secara positif.

"Waktu itu saya ingat ada 12 poin yang kami sampaikan. Alhamdulillah direspon secara positif baik oleh pemerintah maupun oleh DPR," kata Haryadi.

Pengusaha pun meyakini RUU yang kini berubah menjadi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan menjadi lebih baik, meskipun masih terdapat kontra di tengah masyarakat. Dengan UU ini pun pengusaha yakin target perpajakan tahun ini maupun tahun depan.

"Kami yakin apa yang disepakati oleh pemerintah dan DPR mudah-mudahan ini juga akan menjadi titik tolak kita, khususnya dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang akan menjadi lebih baik," pungkas dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengusaha Keberatan Pengesahan Undang-Undang Ibu dan Anak
Pengusaha Keberatan Pengesahan Undang-Undang Ibu dan Anak

Durasi cuti sebaiknya mengutamakan dialog sosial yang efektif antara pekerja dan pengusaha.

Baca Selengkapnya
Pengusaha 'Warning' Pemerintah Bakal Ada PHK Masal Gara-Gara UMP
Pengusaha 'Warning' Pemerintah Bakal Ada PHK Masal Gara-Gara UMP

Kenaikan upah minimum ini lebih menitikberatkan pada kemampuan pelaku industri untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya
Pengusaha Keluhkan Sejumlah Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Ini Dia Detailnya

Kelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.

Baca Selengkapnya
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis
Sebut Bakal Ada PHK, Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Pembahasan Cukai Minuman Berpemanis

Pengusaha memang menaruh perhatian lebih terhadap pungutan cukai untuk minuman berpemanis.

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Penjualan Rokok Ketengan Bakal DIlarang, Pedagang Asongan Mengeluh

Baca Selengkapnya
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK
PDIP Jalin Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak RUU MK

Djarot menyebut komunikasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyelundupan Pasal-Pasal di RUU MK.

Baca Selengkapnya
Ketua Apindo Temui Menkes Budi, Ternyata Ini yang Dibahas
Ketua Apindo Temui Menkes Budi, Ternyata Ini yang Dibahas

Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Menkes, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
Kemnaker Khawatir Gelombang PHK Besar dari Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan yang bertujuan untuk mengatur industri tembakau ini dikritik karena dianggap akan berdampak luas dan menimbulkan efek domino

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Desak Wacana PPN 12% Dikaji Ulang, Ini Tiga Alasannya
Pimpinan DPR Desak Wacana PPN 12% Dikaji Ulang, Ini Tiga Alasannya

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengkhawatirkan efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen

Baca Selengkapnya
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Baca Selengkapnya