Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Dipangkas dan Ditambah

Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Dipangkas dan Ditambah Presiden Jokowi. ©2017 Biro Pers Istana

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan tersebut, anggaran Kementerian dan Lembaga ada yang dipangkas dan ditambah untuk menghadapi virus corona.

Perpres tersebut dikeluarkan berdasarkan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perubahan anggaran dilakukan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menangani pandemi corona dan menghadapi ancaman terhadap perekonomian nasional.

Sebagian besar Kementerian dan Lembaga mengalami pemangkasan anggaran. Tercatat, ada dua Kementerian yang anggarannya naik, yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara, Kementerian yang mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar di antaranya Kemenristek dan Kementerian PUPR. Tidak hanya itu, lembaga pemerintah non kementerian lain seperti Polri dan KPK mengalami pemangkasan anggaran. DPR dan MPR juga mengalami pemotongan anggaran.

Berikut daftar pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang menjadi catatan:

1. Kementerian Riset dan Teknologi, dari Rp42,16 triliun menjadi Rp2,47 triliun, dipangkas sebesar Rp39,69 triliun.2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari Rp120,21 triliun menjadi Rp95,68 triliun, dipangkas Rp2

4,53 triliun.3. Kementerian Pertahanan, dari Rp131,18 triliun menjadi Rp122,4 triliun, dipangkas Rp8,73 triliun.4. Polri, dari Rp104,69 triliun menjadi Rp96,11 triliun, dipangkas Rp8,57 triliun.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari Rp922,57 miliar menjadi Rp,859,9 miliar, dipangkas Rp62,6 miliar.6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dari Rp5,11 triliun menjadi Rp4,89 triliun, dipangkas Rp220,9 miliar.7. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dari Rp603,6 miliar menjadi Rp576,1 miliar, dipangkas Rp27,53 miliar.

Sementara kementerian yang mengalami penambahan anggaran:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari Rp36,3 triliun menjadi Rp70,71 triliun, bertambah Rp34,41 triliun.2.Kementerian Kesehatan, dari Rp57,39 triliun menjadi Rp76,54 triliun, bertambah Rp19,14 triliun.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani
Kemenkeu Buka Suara Tanggapi Curhatan Prabowo Anggaran Kemhan Disunat Sri Mulyani

Pernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini
Jokowi Sengaja Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025, Sri Mulyani Bilang Begini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Prabowo Rombak Struktur Kemenkeu: Badan Kebijakan Fiskal Dihapus dan Bentuk 2 Direktorat Baru
Prabowo Rombak Struktur Kemenkeu: Badan Kebijakan Fiskal Dihapus dan Bentuk 2 Direktorat Baru

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dihapus dari struktur organisasi Kemenkeu. Fungsi BKF kini dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran
Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran

Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi
Prabowo-Gibran Bakal Punya 44 Kementerian, Pengamat: Anggaran Habis Buat Gaji Menteri hingga Rawan Korupsi

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Naikkan Anggaran Kesehatan Tahun 2024 jadi Rp186,4 Triliun
Jokowi Naikkan Anggaran Kesehatan Tahun 2024 jadi Rp186,4 Triliun

Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Sudah Siapkan Anggaran untuk 44 Kemenetrian/Lembaga Era Prabowo-Gibran, Berapa Angkanya?
Wamenkeu Sudah Siapkan Anggaran untuk 44 Kemenetrian/Lembaga Era Prabowo-Gibran, Berapa Angkanya?

Bahkan Thomas mengaku sudah ada harmonisasi pemerintahan selanjutnya baik untuk anggaran dan jumlah kementerian yang akan membantu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya