Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Disetujui Komisi XI DPR
Merdeka.com - Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menggelar rapat mengenai Penyesuaian Hasil Banggar RKA/KL Tahun 2020. Dalam rapat tersebut disetujui anggaran untuk Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga lainnya.
Rapat yang dibuka pada pukul 17.30 WIB tersebut dipimpin oleh Soepriyatno dari fraksi Gerindra. Dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
"Komisi XI menyetujui pagu anggaran sejumlah kementerian dan lembaga ini," kata Soepriyatno, di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (16/9).
-
Kenapa BRI menilai kenaikan BI Rate tidak berdampak signifikan? Dirut BRI menilai kenaikan BI Rate dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas BRI secara umum.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Bagaimana kinerja keuangan BSI? BSI juga membukukan pembiayaan yang solid yaitu Rp207,12 triliun. Selain itu, BSI berhasil menunjukkan pertumbuhan laba Rp4,26 triliun, atau bertumbuh signifikan 40,68%.
-
Kenapa BBNKB II dihapus? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dan pajak progresif akan dihapus di beberapa provinsi sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
Anggaran yang dibacakan rata-rata tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengalami pengurangan. Kemudian tambahan anggaran yang diajukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dinyatakan tidak disetujui.
"Anggaran Kemenkeu Rp43,51 triliun tidak berubah. Anggaran BPK tidak mengalami perubahan Rp3,5 triliun. Tambahan anggaran yang diminta Rp860 miliar tidak dipenuhi," ujarnya.
Sementara itu, anggaran BPS di tahun depan mencapai Rp7,9 triliun. "Anggaran BPS berkurang Rp1 miliar menjadi Rp7,9 triliun," ujarnya.
Selanjutnya, anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp1,86 triliun.
Selain itu, anggaran Bappenas tahun depan disetujui Rp1,82 triliun dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp169 miliar.
"Semoga anggaran yang disetujui itu bisa digunakan sebaik-baiknya di tahun depan. Mulai dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas aparatur," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaPembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca SelengkapnyaErick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaDari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca Selengkapnya