Daftar kegagalan rencana peleburan perusahaan BUMN

Merdeka.com - Pemerintah sedari dulu berambisi untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN saat ini dinilai terlalu gemuk. Di mana jumlah perusahaan pelat merah saat ini tercatat mencapai 141.

Kementerian BUMN era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membuat peta jalan atau roadmap mengenai efisiensi melalui skema merger (penggabungan). Pemerintah saat itu melihat skema ini, selain untuk efisiensi, juga bertujuan menambah nilai ekuitas dan aset BUMN lima kali lipat dari yang ada saat ini.

Rencananya pemerintah ingin menggabungkan empat kelompok BUMN. BUMN tersebut bergerak pada bidang perkebunan, farmasi, industri perkapalan, dan tambang.

Di bidang perkebunan, pemerintah berencana menggabungkan ke-14 PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Di bidang farmasi, perusahaan sasaran ialah Kimia Farma dengan Indofarma.

Di bidang industri perkapalan, ada tiga perusahaan masuk dalam skema penggabungan yakni PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, serta Industri Kapal Indonesia Makassar.

Sementara, di bidang tambang, seluruh perusahaan pelat merah yang telah melantai di bursa akan digabung menjadi satu perusahaan bernama Indonesian Resources Company.

Sampai saat ini rencana tersebut belum ada tindak lanjut. Kini, pemerintah Joko Widodo atau Jokowi kembali menghidupkan wacana penggabungan BUMN. Kali ini sasarannya adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.

Bos BNI Gatot M Suwendo pesimis rencana ini bisa terealisasi. Pasalnya, banyak pengorbanan untuk menjalankan rencana ini. Salah satunya penghentian kerja atau PHK massal dan sulitnya membayarkan pesangon karyawan.

Kesulitan penggabungan dua BUMN ini bukan terjadi saat ini saja. Sebab, menurutnya, tercatat sudah beberapa perusahaan negara gagal bergabung.

"Belum tentu sinergi bisa tercapai. Banyak contoh merger gagal, karena tidak cocok dan tepat. Sulit juga menyatukan budaya perusahaan yang berbeda," ucapnya.

Sebetulnya, BUMN apa saja yang sejauh ini terpantau gagal dimerger? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

PGN dan Pertagas

Pada 7 Mei 2014, beredar kabar terdapat surat keputusan Menteri BUMN yang menyebut pemerintah selaku pemegang saham Pertamina akan mengintegrasikan Pertagas dengan PGN. 

Pertamina diminta menyerahkan seluruh sahamnya di Pertagas ke PGN. Kajian untuk akuisisi kedua perusahaan pelat merah tersebut telah dilakukan oleh PT Bahana dan PT Danareksa.

Namun, akibat massifnya penolakan, rencana ini batal dilaksanakan oleh Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.

BUMN Infrastruktur

Pemerintah era SBY memiliki skema untuk menggabungkan para BUMN karya sehingga hanya tersisa 9 perusahaan. Saat ini terdapat 9 BUMN Karya di jasa kontruksi yaitu PT Istaka Karya, PT Adhi Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya Tbk, PT Nindya Karya, PT Amarta Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya. 

Selain itu, terdapat 5 BUMN Karya yang bergerak pada jasa konsultan kontruksi, yaitu PT Yodya Karya, PT Indah Karya, PT Bina Karya, dan PT Virama Karya.

Namun, Kementerian Pekerjaan Umum justru menolak rencana ini. Kementerian BUMN pun luluh dan membatalkan merger  tersebut.

Pemerintah menilai peleburan BUMN akan mengurangi peluang karena proses tender hanya diikuti satu perusahaan BUMN.

LEN dan INTI

Pemerintah, pada medio 2013, berwacana untuk menggabungkan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan PT Len Industri (LEN). Langkah itu diambil untuk memperluas dan memperkuat pangsa pasar dua BUMN tersebut.

Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan menilai penggabungan dua BUMN ini akan memperkua posisi tawar saat mengikuti tender telekomunikasi.

Namun, kembali rencana ini menguap begitu saja. Tak ada kabar kelanjutan.

Merpati dan Garuda Indonesia

Menteri BUMN Dahlan Iskan pernah memunculkan opsi penggabungan Merpati Airlines dan Garuda Indonesia. Rencana ini sebagai upaya penyelamatan maskapai Merpati dari kebangkrutan.

Namun, Dahlan justru tidak mau menggabungkan Merpati dengan maskapai penerbangan pelat merah lainnya, Garuda Indonesia. Alasannya adalah penyakit Merpati yang sudah cukup kronis dan bisa membahayakan Garuda.

"Memang ada masukan agar Merpati digabung dengan Garuda, tapi ini justru tidak baik bagi Garuda, Merpatinya akan sehat tapi Garudanya akan sehat," jelasnya.

Mantan Dirut PLN ini mengaku beban dan sakitnya Merpati memang cukup parah. Dahlan menyerahkan wewenang kepada direksi yang baru untuk memperbaikinya.

"Bebannya Merpati begitu besar, saya juga menyadari tidak gampang memperbaiki," tegasnya.

Bank Mandiri dan BTN

Pemerintah, tahun lalu, membuka wacana untuk melebur Bank Mandiri dengan Bank Tabungan Negara (BTN). Peleburan ini diklaim bertujuan untuk memperkuat Bank Mandiri menghadapi pasar bebas ASEAN.

Namun, Presiden SBY melarang rencana itu. Melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam, SBY telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Isinya, Presiden SBY melarang pejabat negara membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi di akhir masa pemerintahannya.

Keputusan itu langsung direspon oleh Dahlan Iskan . Dia hanya bisa pasrah dengan keputusan presiden meski Dahlan mengaku sangat menyayangkan keputusan tersebut. "Tapi ya sudahlah. Saya kan cuma menteri. Harus tunduk pada putusan yang di atas," ujar Dahlan melalui pesan singkatnya kepada wartawan.

Senada dengan Dahlan, Direktur Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin juga hanya bisa pasrah dengan keputusan itu. "Kami selalu menghormati keputusan pemerintah sebagai pemegang saham," ujar Budi.

Setelah gagal mengakuisisi BTN , pihaknya hanya akan fokus mengembangkan bisnis Bank Mandiri . Sebab, Budi memiliki ambisi membawa Bank Mandiri menjadi raja perbankan di ASEAN pada 2020.

"Kami akan tetap fokus memperkuat Bank Mandiri untuk menghadapi persaingan regional serta mewujudkan visi menjadi bank terbaik di ASEAN tahun 2020," katanya. (mdk/bim)