Follow
Daftar Negatif Investasi mulai dibahas bulan depan
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani menuturkan, awal Oktober pemerintah akan segera membahas soal Daftar Negatif Investasi (DNI).
Sebelum membahas DNI, BKPM akan berkirim surat kepada kementerian/lembaga untuk meminta masukan. Dari pengakuan Franky, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah proaktif memberikan masukan lebih dulu.
"Kalau Bu Susi kemarin sudah memberikan masukan seperti misalnya untuk choral itu sebaiknya tidak digunakan untuk komersial, komersial macam-macam. Kami mendukung itu dengan tujuan memperkuat hulu," kata Franky di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (25/9).
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Mengapa BKPM belum menerima pertanyaan dari investor? Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
-
Siapa yang menulis surat? Dari siswi baru, Dewi Cahya
Untuk Choral, lanjut Franky, nantinya akan benar-benar tertutup, baik untuk investor lokal maupun asing. "Ditutup. Ini lebih betul-betul konservasi. Untuk apa namanya, harta di laut. Kan misalnya ada kapal tenggelam trus ada gelas. Treasure. Harta karun. Kita diskusi juga itu. Kita perkuat di hulunya," imbuh Franky.
Untuk industri pengolahan hasil maritim, pihaknya setuju membuka lebar investasi untuk investor asing. Kemudian untuk cold storage yang selama ini ada dua, yakni 33 persen asing hanya untuk Indonesia Barat, nantinya disamakan dengan Indonesia Timur yang sampai 67 persen. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.
Baca Selengkapnya
Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia
Baca Selengkapnya
Bahlil meminta untuk dilakukan proses secara hukum sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan pro aktif terkait kerugian atas nama baiknya
Baca Selengkapnya
Penyerahan SKK tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, pimpinan DPR nantinya akan merapatkan terlebih dahulu terkait calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tersebut.
Baca Selengkapnya
Menteri investasi bahlil Lahadalia mengklaim sejumlah perusahaan asing siap berinvestasi di IKN.
Baca Selengkapnya
Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca Selengkapnya
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnya
Bahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.
Baca Selengkapnya
PBNU tidak ambil soal terkait tujuan investasi yang ingin dikembangkan.
Baca Selengkapnya