Dahlan akui pemerintahan SBY dibenci masyarakat
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengakui pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini banyak dikritik masyarakat. Bahkan, kritik ini berujung pada kebencian pada SBY yang disebut tidak menyelesaikan masalah bangsa.
Namun demikian, Dahlan berpandangan berbeda mengenai SBY. Menurut Dahlan, jalan yang dilalui seorang presiden tidaklah mudah. Masalah Indonesia saat ini sangat besar seperti infrastruktur, masyarakat kelas menengah dan lain sebagainya.
"Saya merasa bersyukur disekolahkan SBY. Orang boleh benci dan menghujat beliau. Saya berpandangan berbeda. Saya dua tahun jadi dirut PLN dan saya disekolahkan mengenai energi. Persoalan energi begitu penting, saya betul-betul belajar menghandle energi dari hulu sampai hilir," ucap Dahlan dalam peluncuran buku 'The Next One Biografi Dahlan Iskan' di Jakarta, Senin (31/3) malam.
-
Apa yang menjadi kendala utama terkait pangan di Jakarta? 'Dari hasil survei, itu ternyata yang masih jadi kendala di Jakarta adalah persoalan pangan. Artinya, harga yang masih belum terjangkau oleh sebagian masyarakat,' tutur Suswono di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/9/2024).
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
Selain itu, Dahlan juga beruntung menjadi Menteri BUMN karena dia mendapat kesempatan belajar mengenai masalah pangan di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai masalah pangan Indonesia di mana dalam satu hektar lahan hanya bisa menghasilkan 5,5 ton beras dan berbeda dengan Tiongkok yang bisa menghasilkan 9 ton. Dahlan mengaku sudah menemukan solusi masalah ini agar diterapkan di Indonesia.
"Saya tidak cukup waktu menguraikan di sini. Roadmap yang jelas dengan cara yang bisa dilakukan dan bukan pidato. Saya sekolahnya dua tahun," tegasnya.
Selain itu, masih banyak persoalan bangsa seperti pembangunan infrastruktur yang berjalan lambat. "Persoalan ini secara realitas tidak gampang. Masalah infrastruktur dan pangan yang semuanya dibatasi waktu, anggaran, prosedur, birokrasi dan pertentangan kepentingan. Tidak sangat sederhana," tutupnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca SelengkapnyaNamun, di tengah tancap gas Prabowo melakukan sederet gebrakannya, ada saja perilaku para anggota kabinetnya yang memicu kegaduhan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaSemangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaWalhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca SelengkapnyaGuru Besar Hukum Pidana Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi.
Baca SelengkapnyaStigma tersebut tak lepas dari konsekuensi keuangan negara sebagai instrumen politik.
Baca SelengkapnyaSejak awal food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak.
Baca SelengkapnyaBanyak lahan sudah ditinggali rakyat selama puluhan tahun secara turun-temurun, tapi tidak mendapat legalitas dari negara.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaIa menjelaskan, isu kepemilikan lahan oleh salah satu paslon bukan baru-baru ini disampaikan.
Baca Selengkapnya