Dahlan: Besok penentuan nasib Merpati

Merdeka.com - Rencana bisnis atau Business plan sebagai syarat penghapusan atau restrukturisasi utang PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA) telah dibahas dan disetujui Kementerian BUMN. Menteri BUMN Dahlan Iskan berjanji segera melaporkannya ke Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.

Dahlan menuturkan, pemerintah akan segera menentukan nasib maskapai penerbangan pelat merah tersebut. "Besok sudah kita putuskan," ujar Dahlan usai menghadiri penutupan festival makan bakso gratis di Senayan, Jakarta, Minggu (29/12).

Mantan Dirut PLN ini mengaku telah meminta Dirut PT. MNA dan Deputi BUMN untuk membahas proposal rencana bisnis Merpati. Menurutnya, jika bisa diputuskan ditingkat kementerian BUMN maka tidak perlu dibahas di Kemenko perekonomian.

"Beliau (Hatta) juga memberikan Green line bahwa Merpati jangan ditutup. Para deputi dipimpin wamen pada tanggal 23 (Desember) sudah memutuskan tapi saya belum tahu hasilnya. Saya rasa bisa diputuskan ya enggak apa-apa. Besok saya laporkan," jelasnya.

Dahlan menyatakan, salah satu opsi yang akan dibahas adalah Kerjasama Operasional atau kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola Merpati.

"Menerima KSO kalau dibahas di kemenko ya itu kira-kira. Yang penting ada green line," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah sepakat mempertahankan PT Merpati Nusantara Airline (MNA) agar tetap mengudara. Bantuan sementara agar perseroan tidak ambruk adalah mengubah utang selain pajak menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) tipe non-tunai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, Merpati masih punya beberapa skema bisnis buat bertahan, meski utang menumpuk hingga Rp 6,7 triliun. Cuma, karena arus kas jelek, banyak pemodal yang tertarik, urung menggandeng maskapai spesialis penerbangan perintis itu.

"Pihak-pihak swasta itu mau bekerja sama kalau utangnya biru, kalau tidak, jelas orang tidak mau. Tadi dari pembicaraan awal, utang-utang itu bisa dikonversi jadi PMN non-cash" ujarnya selepas rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Selasa (12/11).

Hatta menyebut, skema restrukturisasi utang ke pemerintah yang diputihkan tak mencakup pajak. Tak hanya itu, utang Merpati kepada 20 BUMN juga disepakati buat diubah menjadi saham.

"Utang ke pemerintah sekitar Rp 2 triliun, total ditambah pihak lain jadi Rp 6 triliun lebih. Tapi kan dua besar ya kepada pemerintah, kedua kepada BUMN. Prinsipnya utang kepada pemerintah selain pajak, bisa diubah jadi PMN, sedangkan BUMN jadi pemegang saham," urai Hatta.

Opsi restrukturisasi diambil mengingat Merpati tak punya armada memadai dan tak bisa menaikkan tarif penumpang. Meski akhirnya membantu BUMN yang berulangkali nyaris bangkrut itu, Hatta mengatakan nasib Merpati tetap di tangan para direksi.

Pengelola Merpati wajib menyajikan rencana bisnis jangka pendek bulan depan pada pemerintah. Selain itu, skema pengubahan PMN non-tunai ini masih harus mendapat persetujuan Komisi VI DPR.

"Harus tetap izin oleh DPR, (PMN) lebih Rp 100 miliar ke DPR. Kalau pemerintah sudah solid, Meneg BUMN mengajukan itu kepada DPR. Satu bulan, dibahas dulu, (business plan) masuk akal baru kita dorong ke DPR," kata Hatta.

Pemerintah punya alasan kuat mempertahankan BUMN penerbangan itu. Salah satunya, karena potensi pasar yang masih besar dan kinerja Merpati yang tak terlalu jelek.

"Marketnya ada, load factor Merpati selama ini 85 persen, industri penerbangan kita tumbuh, justru kita kekurangan maskapai," ucapnya.

Alasan lain, Merpati bergerak di sektor penerbangan perintis antar provinsi, yang justru permintaannya sedang tinggi. Ketika dibiarkan bangkrut, biaya logistik masyarakat malah akan meningkat.

Hatta mencontohkan penerbangan antar ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan yang harus mampir ke Jakarta dulu. Demikian pula penerbangan Bengkulu-Palembang yang tidak efisien. (mdk/noe)