Dahlan: Kita sudah tagih terus dividen dari Freeport

Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku sudah menagih setoran dividen dari PT Freeport Indonesia yang menunggak selama dua tahun. Dari pengakuan Dahlan, anak buahnya terus menagih dividen karena pemerintah punya hak memperoleh dividen dari Freeport mengingat pemerintah mempunyai saham di perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.

"Sudah, kita sudah tagih terus," ucap Dahlan di Jakarta, Senin (31/3).

Dahlan terlihat kesal ketika ditanya mengenai setoran dividen Freeport yang tak terbayar membuat target dividen tahunan BUMN tidak tercapai. Mantan Dirut PLN ini mengklaim, selama ini target dividen BUMN ke APBN selalu mencapai target.

"Kata siapa tidak tercapai setoran dividen ke BUMN? Siapa bilang," kata Dahlan dengan suara lantang.

Sekadar diketahui, Freeport kembali berulah. Dari catatan Kementerian BUMN, perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu menunggak kewajiban membayar dividen pada negara, dua tahun terakhir.

Tentu saja ini berdampak pada penerimaan negara yang masuk dari kantong perusahaan BUMN. Capaian deviden perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2013 hanya sekitar Rp 142 triliun. Nilai ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp 150 triliun. Seharusnya Freeport memberikan deviden sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun.

Namun, sudah dua tahun terakhir perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini berhenti memberikan deviden. "Rata-rata Rp 1,5 Triliun. Tapi Dua tahun lalu sudah berhenti," Wakil Menteri BUMN Muhammad Yasin di kantor Pelni pekan lalu.

Dahlan Iskan juga sempat geram dengan tingkah PT Freeport Indonesia yang sudah dua tahun terakhir tidak menyetor ke Indonesia dalam bentuk dividen. Perusahaan tambang emas yang berafiliasi ke Amerika Serikat tersebut membuat capaian dividen tahun lalu tidak capai target.

Menurut Dahlan, tidak adanya setoran dari Freeport jelas mengurangi pendapatan negara. Dahlan berjanji akan segera akan menagih tunggakan perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu.

"Ya ditagih, harus ditagih. Dan ini betul mengurangi pendapatan negara," ucap Dahlan beberapa waktu lalu.

Namun Dahlan tidak menjelaskan strategi pemerintah meminta setoran dari Freeport. Dahlan juga tidak bisa memastikan Freeport bakal membayar dividen. "Ditagih," tambahnya singkat.

Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto tak membantah bahwa dua tahun terakhir pihaknya belum memberikan keuntungan pada negara. Menurutnya, kondisi cash flow perseroan saat ini tengah tidak memungkinkan untuk membagi keuntungan pada pemerintah.

"Benar karena dalam 2 tahun tidak ada deviden yg dibagi kepada pemegang saham, termasuk kepada Pemerintah," ujarnya pada merdeka.com pekan lalu. (mdk/noe)