Dahlan sebut Hatta sudah kantongi keputusan nasib Merpati

Merdeka.com - Penentuan masa depan dan nasib PT. Merpati Nusantara Airline (MNA) akan ditentukan 23 Desember 2013. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah menjadwalkan pembahasan nasib Merpati awal pekan depan.

"Nanti dibahas, sudah ada keputusan Pak Menko dijadwalkan tanggal 23. Sudah diputuskan," ujar Dahlan usai rapim di kantor Nindya Karya, Jakarta, Kamis (19/12).

Sebelumnya,Menteri Perhubungan EE Mangindaan menyebut Merpati tidak bisa dibubarkan. Mangindaan menegaskan, pemerintah menginginkan maskapai perintis tersebut tetap hidup. Pilihan membubarkan Merpati tidak bisa begitu saja dilakukan.

"Enggak bisa dibubarkan, pada dasarnya dipertahankan dulu," ucap Mangindaan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/12).

Mangindaan yakin Merpati sedang menyiapkan rencana bisnis yang matang. Dia berharap rencana bisnis Merpati bisa segera selesai dalam waktu dekat.

"Merpati sedang diproses, kita rapatkan yang lalu dengan Menko agar Merpati itu dibahas. Dalam rapat itu, bisnis plan nya sedang dirumuskan," ucapnya.

Kemarin, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum menerima rencana bisnis atau business plan PT. Merpati Nusantara Airline (MNA) sebagai syarat utama pemutihan atau penghapusan utang perseroan. Karena itu, pemerintah belum dapat memberikan keputusan restrukturisasi utang maskapai penerbangan pelat merah itu.

"Iya saya waktu itu meminta agar bisnis plan diselesaikan untuk dibahas. Saya belum tahu kelanjutannya. Kalau sudah disampaikan pasti sudah kita rapatkan, sudah kita uji," ujar Hatta di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/12).

Hatta mengaku hingga saat ini belum ada permohonan rapat dari pihak BUMN maupun Merpati. "Saya belum, belum ada permintaan untuk segera rapat. Tapi katanya sudah selesai. Kalian tahu saya setiap hari rapat rapat, sehari dua tiga kali, pagi-pagi ini lagi," jelasnya.

Pemerintah memberikan tenggat waktu satu bulan bagi Merpati untuk membuat rencana bisnis. Setelah itu akan diuji sebagai syarat restrukturisasi utang.

"Nanti kalau sudah kita lihat, kita uji masuk akal enggak bisnis plannya. Kalau bisnis plannya masuk akal ya kita jalan. Kalau bisnis plan tidak memungkinkan ya tidak mungkin," jelasnya.