Dahlan sebut ide Jokowi hapus subsidi BBM rasional

Merdeka.com - Niat calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) jika dipercaya menjadi presiden ditanggapi beragam. Jika Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai langkah itu mustahil dilakukan lantaran melanggar konstitusi, Menteri BUMN Dahlan Iskan justru punya pandangan berbeda.

Dahlan mendukung ide Jokowi menghilangkan subsidi BBM jika sudah empat tahun menjabat sebagai presiden. Dalam pandangan Dahlan, ide itu masuk akal dan memang harus dilakukan demi ketahanan energi nasional.

"Ide Pak Jokowi rasional. Seharusnya diperbesar gas di perbesar listrik," ucap Dahlan di markas Slank, Jakarta, Kamis (1/5).

Untuk mencabut subsidi BBM, Dahlan menyarankan agar masyarakat dipersiapkan terlebih dahulu menggunakan energi alternatif lainnya. Semisal, untuk mobil bisa menggunakan mobil listrik atau berbahan bakar gas. Sedangkan untuk perumahan juga harus menggunakan gas alam.

"Sebelum menghilangkan, jika subsidi itu bisa disisihkan Rp 50 triliun satu tahun dan memasyarakatkan gas alam dan gas untuk kendaraan, itu sangat bagus," tutup Dahlan sambil mengangkat kedua jempol tangannya.

Kemarin, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jika dirinya dipercaya menjadi kepala negara untuk periode 2014-2019. Sebab, selama ini besaran alokasi anggaran subsidi BBM selalu jadi kambing hitam membengkaknya defisit anggaran negara.

Tahun ini saja, subsidi energi menyedot porsi anggaran Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal karena membebani kemampuan belanja pemerintah. Jokowi menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, kenaikan harga berkala akan lebih strategis.

Jika dipercaya menjadi Presiden, Jokowi meminta waktu empat tahun untuk proses penghapusan subsidi BBM. "Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).

 Mantan Wali Kota Surakarta ini menyatakan subsidi energi harus diarahkan ke masyarakat yang lebih berhak. Terutama, pelaku di sektor pertanian.

"Subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata Jokowi.

Dia tahu persis risiko tindakan dan kebijakan tidak populernya, rentan diserang oleh anggota legislatif.

Jokowi optimis kebijakan itu bisa diwujudkan. Dia yakin DPR bisa diajak bicara kebijakan demi kebaikan rakyat. "Ya nanti kita bicarakan ke DPR, ini kan untuk rakyat juga. Masa enggak bisa," ucapnya. (mdk/noe)