Dahlan sebut pengembangan geothermal terhadang birokrasi
Merdeka.com - Indonesia belum mampu mewujudkan ketahanan energi nasional lantaran selama ini masih bergantung pada bahan bakar fosil yang lebih besar diperoleh dari impor. Imbasnya, anggaran negara tersandera impor minyak. Padahal, pemerintah sudah menyadari potensi energi terbarukan di dalam negeri.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengklaim telah memperjuangkan penggunaan energi terbarukan yakni panas bumi atau geothermal. Energi ini bisa digunakan untuk menggantikan peran bahan bakar fosil. Namun bukan hal mudah memaksimalkan energi panas bumi. Dahlan mengaku terhalang oleh birokrasi yang berbelit.
"Jangan tanya saya. (penyebabnya) birokrasi. Semua itu birokrasi. Birokrasi kan tidak pernah diajari dagang," ungkapnya usai senam pagi di Monas, Jakarta, Selasa (7/1).
-
Siapa yang menolak pembuatan sumur resapan? Pada awalnya, tak sedikit warga yang menolak usulan pembuatan sumur resapan itu.
-
Siapa yang menolak IUP batubara? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Muhammadiyah untuk menolak jatah IUP pertambangan batubara dari pemerintah.
-
Apa yang dibantah Shell Indonesia? Shell Indonesia membantah isu yang beredar mengenai rencana penutupan seluruh unit SPBU di Indonesia.
-
Mengapa BCL tidak mau ikut campur? 'Sebenarnya Mbak Bunga nggak mau cawe-cawe ya, ini kan persoalan urusan sebelum. Iya urusan masa lalu,' ujarnya.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Kenapa Ganjar tidak ingin bagi-bagi jabatan? Mereka bekerja dengan tulus ikhlas tanpa menginginkan embel-embel jabatan.
Investasi untuk pemanfaatan energi Geothermal diakui sangat besar. Nilainya bisa mencapai Rp 140 triliun atau jauh lebih besar daripada melakukan penghematan subsidi BBM sebesar Rp 14 triliun.
Dahlan mengaku hanya bisa memperjuangkan saja, tapi tidak punya wewenang untuk memutuskan penggunaan geothermal.
"Kok menteri tidak perjuangkan? Saya sudah perjuangkan, cuma tidak bisa. Tapi misal nanti punya kewenangan memutuskan, akan saya putuskan," tegasnya.
Belum maksimalnya pemanfaatan energi panas bumi juga pernah disampaikan Wakil Presiden Boediono . Wapres mendesak agar pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dipercepat. Namun, dia mengakui bahwa beberapa pembangkit berteknologi anyar itu memiliki hambatan.
Salah satu yang banyak mendapat halangan, adalah pembangkit listrik bertenaga panas bumi (geothermal). Boediono menyatakan, sempat ada penolakan dari warga sekitar calon lokasi geothermal. Selain itu, aturan lintas sektor juga menghambat. Sebab, biasanya geothermal berada di hutan lindung, sehingga Kementerian Kehutanan urung memberi izin.
"Resistensi bukan hanya dari kementerian dari aturan-aturan, tapi juga dari masyarakat. Hal seperti ini terjadi dan tugas kita untuk jelaskan pada masyarakat bahwa geothermal ini agar membantu lingkungan, sosialisasi sangat penting," ujar Boediono beberapa waktu lalu.
Tidak dipungkiri, Indonesia punya potensi kandungan kekayaan alam yang sangat besar. Salah satunya energi panas bumi. Menteri ESDM Jero Wacik pernah menyebutkan, energi panas bumi di Indonesia merupakan energi terbesar di dunia.
Potensi kandungan panas bumi di Indonesia mencapai 40 persen dari total kandungan panas bumi dunia. Jero Wacik menuturkan, panas bumi Indonesia bisa menghasilkan hampir 30.000 MW listrik. Potensi ini tersebar di 299 lokasi di Indonesia.
"Potensi panas bumi Indonesia terbesar di dunia. Energi panas bumi kita menyimpan 40 persen dari seluruh dunia yang tersebar di 299 lokasi. Totalnya 30.000 MW," kata Jero Wacik .
Dalam perhitungannya, potensi panas bumi Indonesia mampu menghasilkan listrik untuk dua generasi. Saat ini jumlah total listrik Indonesia telah mencapai 46.000 MW.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik
Baca SelengkapnyaBahlil merespons sejumlah ormas keagamaan yang menolak izin kelola tambang
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan tidak ada unsur politik balas budi terkait pemberian izin tambang untuk ormas berlatarbelakang agama
Baca SelengkapnyaBahlil mengaku tidak mengikuti dinamika Golkar, sehingga akan melihat dinamika di Munas.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca SelengkapnyaDPP Golkar menolak wacana evaluasi hasil Munas yang menyatakan akan mengusung Airlangga sebagai Capres 2024
Baca Selengkapnya