Dahlan: Semua capres harus usung kenaikan harga BBM subsidi
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan salah satu masalah utama bangsa ini adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membebani anggaran pemerintah. Situasi itu sudah seperti penjajahan.
"Kita dijajah oleh BBM. Kita tidak bisa merdeka dari persoalan itu," ucapnya saat menghadiri peresmian Mandiri Institute di Jakarta, Senin (12/5).
Lebih jauh lagi, salah satu calon presiden dari Partai Demokrat ini, lantas menyinggung persoalan politik. Dahlan merasa, calon pemimpin Indonesia harus tegas dalam isu subsidi premium dan solar.
-
Siapa yang berhak mendapatkan BBM subsidi? Melalui aplikasi ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi dapat diminimalisir. Sistem ini terintegrasi antara BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Penugasan.
-
Apa itu konsumsi BBM? Untuk pemilik kendaraan konvensional, menghitung konsumsi bahan bakar adalah hal yang sangat krusial, terutama dengan fluktuasi harga bensin yang terjadi setiap bulan. Agar tidak mengalami pengeluaran berlebih akibat penggunaan BBM yang tidak efisien, banyak pengendara yang mulai mencatat konsumsi bahan bakar setiap kali mereka mengisi bensin.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Bagaimana cara menentukan pengguna BBM Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
Termasuk Joko Widodo, kandidat terkuat presiden baru versi beberapa lembaga survei.
"Siapapun presiden nanti, Pak Jokowi sekalipun, harus terpikir menaikkan (harga) BBM," kata Dahlan.
Dengan sistem saat ini, subsidi BBM akan terus menggerus APBN dan berpotensi melemahkan nilai tukar Rupiah.
Bila memang capres tidak bersedia menaikkan harga, artinya jalan lain adalah serius menerapkan konversi energi. Dalam hal ini, Dahlan berharap orang nomor 1 RI ke depan fokus mengarahkan masyarakat menggunakan gas.
"Konversi ke gas alam, sudah mutlak harus dilakukan tidak bisa ditawar. Daripada subsidi besar, konversi itu harus all out tidak bisa setengah-setengah," katanya.
Kementerian Keuangan mengumumkan anggaran untuk menalangi kerugian impor premium dan solar bisa melonjak dari patokan awal Rp 299 triliun. Itu karena pelemahan nilai tukar. SKK migas pun belum lama melaporkan penurunan lifting minyak nasional, sehingga besar potensi lonjakan impor energi di masa mendatang.
Dalam APBN 2014, pemerintah menganggarkan Rp 210 triliun untuk subsidi BBM. Kemenkeu akan merevisi besarannya dalam APBN Perubahan, karena asumsi makro soal kurs sudah meleset. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaHal ini merupakan upaya pengawasan distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat, baik BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, selama ini harga Pertamax sudah ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar.
Baca SelengkapnyaEddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencoba menyelesaikan masalah subsidi yang tidak tepat sasaran dengan berbagai langkah.
Baca SelengkapnyaErick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaKebijakan subsidi BBM dimulai saat Soeharto menjabat sebagai Presiden.
Baca SelengkapnyaMengutip Reuters, Brent berjangka untuk pengiriman November pada Jumat ini, berada di posisi USD 95,38 per barel.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga BBM ditopang kebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaSejak Maret 2024 BBM non-subsidi RON 92 tersebut belum disesuaikan, sementara itu pada awal Agustus lalu SPBU swasta kembali menaikkan harga BBM sejenis.
Baca Selengkapnya