Dahlan tak mau ikut campur kenaikan harga gas 12 kg

Merdeka.com - Terhitung mulai 1 Januari 2014, PT. Pertamina (Persero) menaikkan harga Elpiji non subsidi kemasan 12 Kg. Kebijakan ini keluar menyusul tingginya harga pokok LPG di pasar dan turunnya nilai tukar Rupiah yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.

Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mau ikut campur kebijakan kenaikan harga elpiji non subsidi 12 Kg. Kebijakan itu sepenuhnya kewenangan Pertamina. "Saya serahkan kepada Pertamina, saya tidak ikut campur," ujar Dahlan singkat usai Rapim di kantor PT. Berdikari, Jakarta, Kamis (2/1).

Konsumsi Elpiji non subsidi kemasan 12kg tahun 2013 mencapai 977.000 ton, sedangkan harga pokok perolehan Elpiji rata-rata meningkat menjadi USD 873. Di saat bersamaan, nilai tukar Rupiah yang melemah terhadap dolar, membuat kerugian Pertamina sepanjang tahun lalu diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5,7 triliun.

"Kerugian timbul akibat dari harga jual Elpiji non subsidi 12kg yang masih jauh di bawah harga pokok perolehan. Kondisi ini tentunya tidak sehat secara korporasi karena tidak mendukung Pertamina dalam menjamin keberlangsungan pasokan elpiji kepada masyarakat," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir melalui siaran pers tertulis, Jakarta, Rabu (1/1).

Menurutnya, harga yang berlaku saat ini merupakan harga yang ditetapkan pada Oktober 2009 yaitu Rp 5.850 per kg. Sedangkan harga pokok perolehan kini telah mencapai Rp 10.785 per kg.

"Dengan kondisi ini maka Pertamina selama ini telah 'jual rugi' dan menanggung selisihnya sehingga akumulasi nilai kerugian mencapai Rp 22 triliun dalam 6 tahun terakhir," katanya.

Pertamina memberlakukan harga baru Elpiji non subsidi kemasan 12 kg secara serentak di seluruh Indonesia dengan rata-rata kenaikan di tingkat konsumen sebesar Rp 3.959 per kg. Besaran kenaikan di tingkat konsumen akan bervariasi berdasarkan jarak SPBBE ke titik serah (supply point).

"Dengan kenaikan inipun, Pertamina masih "jual rugi" kepada konsumen Elpiji non subsidi kemasan 12 kg sebesar Rp 2.100/kg," ungkapnya.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam laporan hasil pemeriksaan pada bulan Februari 2013, di mana Pertamina menanggung kerugian atas bisnis Elpiji non subsidi selama tahun 2011 sampai dengan Oktober 2012 sebesar Rp7,73 triliun. Hal tersebut dapat dianggap menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, sesuai dengan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 25, maka Pertamina telah melaporkan kebijakan perubahan harga ini kepada Menteri ESDM.