Dahlan tak niat selamatkan BUMN, serikat kerja ancam mogok kerja

Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan dituding menganaktirikan perusahaan-perusahaan BUMN pesakitan, dan lebih membangga-banggakan perusahaan BUMN besar yang berkinerja bagus. Kondisi ini membuat serikat pekerja BUMN geram.

Ketua I (satu) Federasi Serikat Pekerja BUMN, Iman Kukuh Pribadi geram lantaran pemerintah pusat dan Menteri BUMN Dahlan Iskan membiarkan nasib BUMN sakit atau duafa terkatung-katung. Salah satu BUMN yang nasib karyawannya tidak jelas adalah PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Kertas Leces.

Saat ini, karyawan Merpati sudah 6 bulan tidak digaji. Sedangkan karyawan Kertas Leces sudah 12 bulan tidak digaji. Iman menuding ada skema pembiaran dan pelanggaran hak karyawan. Dahlan Iskan sebagai perwakilan pemerintah selaku pemegang saham, tidak memiliki jalan keluar yang tepat.

"Kami minta pembayaran gaji keseluruhan, kalau tidak ada berarti ada indikasi kami ingin mati, kami tidak bisa keluar karena tidak ada PHK juga," ucap Iman dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/5).

Iman yang merupakan karyawan PLN mengancam akan melakukan mogok kerja massal seluruh karyawan BUMN jika tidak ada jalan keluar dari pemerintah. Dia mengaku sudah melakukan konfirmasi ke BUMN lain agar melakukan aksi melumpuhkan kerja BUMN.

"Seluruh BUMN akan mogok, minggu depan kami sudah konfirmasi dengan BUMN lain. Mudah mudahan sebelum itu ada langkah lain ada untuk penyelesaian," tegasnya.

Dugaan Iman, ada kepentingan swasta di balik pembiaran terhadap BUMN sakit. Sebagai contoh, perusahaan kertas negara dimatikan agar perusahaan swasta bisa berdiri dengan kokoh. Ditambah lagi perusahaan benih seperti Sang Hyang Seri yang juga dalam masalah tidak ada penyelesaian.

Seharusnya, BUMN sebagai perusahaan negara, bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Namun pada kenyataannya justru sebaliknya, banyak karyawan BUMN bernasib tidak jelas.

"Kami akan melakukan aksi solidaritas seluruh BUMN kami akan mogok. Seluruh BUMN akan mogok. Ini ancaman kami, kami tidak main-main. Ini kelalaian dan harus selesaikan saat ini juga. Kami berharap potensi huru hara sebelum Pemilu jangan terjadi. Tapi realitanya saat ini semua kepentingan rakyat diambil swasta. Penyelesaian secepat mungkin," tutupnya.