Follow
Dahlan: Tidak baik kalau ikut campur aksi korporasi BUMN
Merdeka.com - Komisi VI DPR berencana membuat panitia kerja (panja) aset perusahaan dan anak perusahaan BUMN. Tujuannya untuk menelusuri aset-aset BUMN baik yang masih tercatat maupun yang sudah dilepas. Usulan ini muncul pasca penjualan saham TelkomVision pada Oktober lalu.
"Enggak apa-apa. Silakan saja," ujar Dahlan di Menara 165, Jakarta, Selasa (10/12).
Terkait rencana penjualan saham bersama tower milik PT. Dana Mitra (Mitratel) yang merupakan anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Dahlan tidak ingin ikut campur. Dia juga mengaku tidak bisa mengintervensi aksi korporasi perusahaan BUMN. Wewenang aksi korporasi sepenuhnya diserahkan ke komisaris dan direksi Telkom.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementan menangani situasi? “Saya punya konsentrasi di Timika sekarang, untuk suplai,“ jelasnya.
-
Siapa saja yang diusulkan sebagai menteri? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
"Tanya Telkom dong masak tanya saya. Ya ada (hubungan dengan Menteri) tapi itu lebih pada strategi korporasi. Korporasi itu kan punya strategi, punya aksi korporasi, saya tidak baik kalau terlalu mencampuri aksi-aksi korporasi," jelasnya.
Menurutnya, jika menteri terlalu banyak ikut campur dalam aksi korporasi, maka perusahaan tidak akan bisa bergerak leluasa dalam mengembangkan usaha. Jika menteri ikut menangani permasalahan di korporasi, akan dianggap intervensi.
"Itu namanya intervensi. Orang bilang supaya jangan banyak intervensi. Ini tidak banyak intervensi disalahkan juga. Sebaiknya saya tidak terlalu banyak intervensi kepada korporasi-korporasi. Kalau ada korporasi apa gunanya Dirut kalau semuanya menteri yang mendikte," jelasnya.
Sebelumnya, Komisi VI DPR berencana membuat panja aset perusahaan dan anak perusahaan BUMN. Hal ini terkait banyaknya penjualan sebagian aset perusahaan BUMN ke pihak swasta.
Seperti, akhir-akhir ini PT. Telkom menjual PT. Indonusa Telemedia (Telkomvision) dan rencana akan menjual PT. Daya mitra (Mitratel) ke swasta.
"Untuk dibuat panja aset perusahaan dan anak perusahaan, tidak hanya Telkomvision tapi seluruhnya. Ini merupakan case," ujar Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartato saat RDP dengan jajaran direksi PT Telkom tbk dan Kementerian BUMN, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/12). (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terlebih hari ini Dony juga baru ditunjuk sebagai wakil komisari Garuda Indonesia
Baca Selengkapnya
Dia mencontohkan Wamen BUMN Dony Oskaria yang baru saja diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Pertamina.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Ganjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyinggung banyaknya koboi bermunculan jelang pergantian pemerintahan ini.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan berbagai pembenahan.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR PDIP Komisi VI, Darmadi Durianto menyentil soal wakil menteri yang menjadi komisaris di BUMN. Menurutnya, hal itu menyalahi aturan.
Baca Selengkapnya
pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku tidak kaget atas fenomena BUMN Karya merugi meski memperoleh proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya