Dahlan: Uang Inalum Rp 2,5 triliun akan ditransfer ke bank BUMN
Merdeka.com - Kepemilikan Inalum hampir dipastikan kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 November 2013. Pemerintah tengah bersiap dalam proses pengambilalihan dari konsorsium Nipon Asahan Alumunium (NAA)Jepang.
Salah satunya adalah memindahkan uang kas yang dimiliki Inalum ke rekening pemerintah. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut uang kas Inalum cukup besar. Nilainya mencapai Rp 2,5 triliun. Uang tersebut saat ini masih disimpan di Jepang dan akan segera ditransfer ke Indonesia.
Dahlan akan mengambil dana itu dan dimasukkan ke bank pelat merah. "Mengalihkan kas perusahaan yang selama ini di Jepang, itu Rp 2,5 triliun dan ditempatkan bank BUMN Indonesia," kata Dahlan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10) malam.
-
Di mana Inul Daratista membagikan bingkisan? Melalui akun Instagram pribadi Inul diketahui pulang ke kampung halaman orang tuanya di Pasuruan, Jawa Timur.
-
Dimana DKJ akan menjadi pusat ekonomi? RUU DKJ, yang akan menggantikan peraturan lama, memiliki visi untuk menjadikan Daerah Khusus Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Dimana pembangunan IKN dilakukan saat ini? Pembangunan IKN saat ini tengah berlangsung di beberapa sektor. Misalnya saja layanan kesehatan 4 Rumah Sakit yaitu RS Abdiwaluyo, RS Mayapada, RS Hermina, dan RS Kementerian Kesehatan.
-
Kenapa IKN dipindahkan? "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
-
Di mana lokasi pembangunan IKN? Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di antaranya Istana dan Kantor Presiden, Plaza Seremoni (lapangan upacara), kementerian koordinator (kemenko) yang terdiri gedung satu, dua, tiga dan empat, serta tapak rumah menteri dikebut pembangunannya.
Menurut Dahlan, pemindahan rekening akan dilakukan jika Inalum sudah dipastikan kembali ke pelukan Indonesia. Paling lambat, 1 November 2014, uang kas Inalum sudah dikelola Indonesia.
"Tanggal 1 November ke Indonesia, nanti Bank BUMN terserah nanti apa saja. Sebenarnya uang kas itu harusnya sejak awal tahun dulu tapi pihak Jepang belum setuju. Sekarang harus," tegasnya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya memberikan restu kepada pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). ketua Komisi VI DPR yang juga pimpinan rapat, Airlangga Hartato menyampaikan beberapa poin persetujuan dari DPR. bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
"Komisi VI memberikan persetujuan terhadap hasil perundingan yang telah dicapai oleh tim perunding proyek asahan yang dibentuk melalui keputusan. Presiden No 27 tahun 2010 dan meminta proses pengambilalihan dapat terlaksana menjadi 100 persen milik pemerintah RI terhitung 1 november," tegas Airlangga.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga secara terang-terangan mengaku belum ada investor asing masuk ke IKN.
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca SelengkapnyaMahfud MD meminta Bahlil untuk terus mencari investor
Baca SelengkapnyaBahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca SelengkapnyaAlasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan WIUPK akan diberikan kepada PBNU pekan depan
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaPemberian hak izin kepada ormas keagamaan yang telah memiliki badan usaha.
Baca SelengkapnyaIzin yang diberikan kepada PBNU, merupakan bekas wilayah pertambangan perjanjian yang sebelumnya dikelola oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Baca Selengkapnya