Follow
Dahlan ubah susunan dewan komisaris Angkasa Pura I
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengubah susunan keanggotaan dewan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero), Senin (07/4). Ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-75/MBU/2014 yang terbit 7 April 2014.
Dalam SK tersebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengangkat Dwi Ary Purnomo, Boy Syahril Qamar, dan Anandiwati. "Mereka menggantikan posisi Askolani, B. Didik Prasetyo, dan Eddy Mulyadi Soepardi," kata Sekretaris Perusahaan AP I Farid Indra Nugraha, dalam siaran pers.
Dwi Ary Purnomo sebelumnya tercatat sebagai Anggota Dewan Komisaris PTPN IX, Boy Syahril Qamar tercatat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara Anandiwati tercatat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
BUMN bangun KEK Sanur bagaimana? Perlu diketahui, KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.
Sehingga, susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura I yang baru ialah seperti berikut:
1. Suratto Siswodihardjo (Komisaris Utama)
2. Hakamuddin Djamal
3. Tundjung Inderawan
4. Boy Syahril Qamar
5. Anandiwati sebagai
6. Dwi Ary Purnomo
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pencopotan ini dilakukan saat perombakan jajaran direksi Angkasa Pura II.
Baca Selengkapnya
Perubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.
Baca Selengkapnya
Menteri Erick Thohir angkat komisaris baru PLN, ada petinggi dan politisi pendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Saat ini, posisi Direktur Utama Angkasa Pura II dipegang Wendo Asrul Rose.
Baca Selengkapnya
Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT PLN (Persero). Nama Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris.
Baca Selengkapnya
Pemegang saham menetapkan Direktur Operasi PT Angkasa Pura (AP) II Wendo Asrul Rose sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama AP II.
Baca Selengkapnya
RUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen.
Baca Selengkapnya
Agus Hilmawan sebelumnya pernah menjabat Dirut Perumda Sarana Jaya.
Baca Selengkapnya
Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca Selengkapnya
Kaharuddin menyebut dirinya hanya mengikuti aturan pemerintah untuk menjabat Wakil Kepala Danantara.
Baca Selengkapnya
"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca Selengkapnya
Dahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Baca Selengkapnya