Dahlan usul pesantren dapat suntikan dana APBN

Merdeka.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengusulkan pesantren-pesantren di Indonesia mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos anggaran pendidikan yang besarnya 20 persen.

Menurut Dahlan, pondok pesantren juga bagian dari lembaga pendidikan penopang kecerdasan bangsa. Namun, Dahlan menegaskan bantuan dana bagi pondok pesantren, harus disertai kelayakan sebuah pondok pesantren menerimanya.

"Bagaimana anggaran pendidikan bisa untuk pesantren tapi pesantren yang seperti apa yang dapat anggaran pendidikan mungkin perlu diajukan syarat-syaratnya," ujar Dahlan di Pondok Pesantren Internasional Jagat 'Arsy di Tangerang Selatan, Minggu (15/12).

Selain itu, Dahlan juga mengimbau pondok pesantren untuk berani mengajukan anggaran kepada pemerintah. Tentunya setelah 'mempercantik diri'.

"Kalangan pesantren harus berani mengusulkan, syarat-syaratnya misalnya yayasannya yang rukun, yang pendidikannya maju, nanti biar dirumuskan," ujar Dahlan.

Dahlan memaparkan, anggaran APBN terus meningkat tiap tahun, dengan demikian anggaran pendidikan juga bertambah. Dahlan menilai, anggaran pendidikan bisa menyentuh angka Rp 500 triliun dalam tiga tahun ke depan. Angka terbesar sepanjang sejarah ini perlu diserap dengan baik.

"Rp 320 triliun anggaran pendidikan tahun depan. Negara harus mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan. Kalau APBN naik, anggaran pendidikan ikut naik. Nilai Rp 320 triliun, belum pernah dalam sejarah Indonesia anggaran pendidikan sebesar itu. Penyerapannya juga harus belajar," papar Dahlan.

Mantan Dirut PLN ini mendorong pondok pesantren meningkatkan kualitas agar layak menerima dana dari APBN. Dengan demikian diharapkan anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Tidak hanya untuk lembaga pendidikan negeri, tetapi juga pesantren.

"Nanti anggaran itu mbok ya jangan hanya negeri-negeri, harus berubah, guyonannya menghabiskan anggaran sebesar itu tidak bisa, saking besarnya, makanya penyerapannya harus tertib," tutup Dahlan. (mdk/noe)