Follow
Dahlan: Zaman Pak Harto tanah dihancurkan, disuburkan di era SBY
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bakal mengumpulkan para pelaku pertanian untuk menggalakkan program produksi pupuk organik. Pasalnya, komoditas pupuk ini sudah tak lagi mendapat subsidi dari pemerintah.
"Minggu lalu subsidi pupuk organik dicabut oleh komisi IV. Disaat kita pengen ketahanan pangan bagus, justru subsidi pupuk dihapus," ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (11/2).
Dahlan khawatir pencabutan subsidi ini bakal mempengaruhi produktivitas petani. Padahal, beberapa bulan lalu di Jawa Tengah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan untuk go organik pada 2014.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Soeharto mau diracuni? “Rupanya tamu wanita yang tidak kami undang itu berencana meracuni kami sekaluarga,“ kata Soeharto.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana Ganjar menanggapi isu pupuk subsidi? 'Di sini ada isu pupuk subsidi yang mengendalikan Pak Ganjar,' ujar salah seorang petani. Menurut petani, isu tersebut dibuat oleh lawan politik Ganjar Pranowo. Namun, dia tetap membutuhkan penjelasan dari mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Ganjar pun menjelaskan, dirinya sudah biasa menjadi sasaran kampanye hitam dan pemberitaan bohong alias hoaks. 'Nggak apa-apa, dulu waktu pemilihan gubernur gitu, makanya di Brebes saya kalah, tapi akhirnya saya yang menang,' kata Ganjar.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa yang terkena sanksi putusan DKPP? 'Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
"Terutama pak SBY beberapa bulan lalu di Jawa Tengah, tahun 2014 kita go organik, malah subsidi pupuk organik dihapus," jelasnya.
Rencananya, di setiap desa akan dirancang suatu kluster untuk pembuatan pupuk organik. Kemudian, pupuk ini akan dijual ke PT Petrokimia Gresik.
PT Petrokimia Gresik selanjutnya mengolah pupuk organik ini untuk menjadi pupuk standar organik yang kemudian dijual ke petani setara dengan harga subsidi.
"Di desa-desa dirancang buat pupuk organik, dijual ke Petrokimia, kemudian dibuat standar dan dijual ke petani setara harga subsidi," katanya.
Penggunaan pupuk organik dinilai menguntungkan petani di masa mendatang. Sebab, kualitas tanah lebih terjaga dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia yang bersifat merusak.
"Tanah-tanah rusak, karena terlalu banyak menggunakan pupuk kimia di masa lalu. Zaman Pak Harto digunakan pupuk kimia. Di era Pak SBY digalakkan pupuk organik untuk penyuburan," ungkapnya.
Bermanfaatnya pupuk organik membuat Dahlan heran dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghapuskan subsidi pupuk organik. Penghapusan subsidi pupuk organik, menurutnya, tidak sejalan dengan keinginan pemerintah untuk tidak impor beras dan mewujudkan swasembada pangan.
"Semua orang ngomong peningkatan produksi. Produksi jangan impor beras, tapi subsidi pupuk organik dihapuskan. Mudah-mudahan ada jalan minggu depan gimana," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca Selengkapnya
Doli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Baca Selengkapnya
Sejak awal food estate dimunculkan tanpa kajian yang layak.
Baca Selengkapnya
Hasto mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat menaruh perhatian terhadap lingkungan.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.
Baca Selengkapnya
DPR akan melihat fungsi pangawasan kementerian terkait mengenai program lumbung pangan itu.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan program Food Estate bukan punya Prabowo.
Baca Selengkapnya
Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk
Baca Selengkapnya
PDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca Selengkapnya
Hasto juga menyinggung pemimpin yang paham HAM pasti anti dengan korupsi.
Baca Selengkapnya
Tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah masalah deforestasi, pascatambang, dan kemiskinan di daerah yang kaya SDA.
Baca Selengkapnya