Dalam sensus ekonomi, JK imbau masyarakat tak takut didata usahanya
Merdeka.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka sensus ekonomi 2016 yang dilakukan hingga akhir Mei 2016. Dalam kunjungan tersebut, JK mengimbau kepada masyarakat juga bersedia untuk disensus dan didata.
Dia menambahkan, sensus ekonomi ini sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah. Tanpa data tersebut, pemerintah tidak bisa mengukur data ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tanah air.
"Karena dunia sekarang adalah dunia data. Tanpa data, kita tidak bisa membuat perencanaan yang betul dan juga evaluasi yang benar," kata JK di rumah dinasnya di Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kenapa kelapa sawit penting untuk perekonomian Indonesia? Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang penting untuk perekonomian Indonesia dan juga memiliki banyak kegunaan praktis dan kesehatan.
-
Mengapa pengawasan pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia? Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, proses pemilu akan berjalan secara fair dan tidak terjadi manipulasi atau kecurangan.
-
Mengapa Pemilu penting bagi Indonesia? Tujuan pemilu sebenarnya bukan hanya sekadar untuk memilih wakil rakyat saja. Yang mana mereka akan mewakili aspirasi masyarakat di lembaga perwakilan.
-
Mengapa observasi penting? Tujuan observasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu fenomena atau mendapatkan data yang akurat mengenai suatu keadaan.
-
Mengapa Pemprov Kaltim menghimpun informasi untuk isu strategis? Kemudian Sekda menjelaskan bahwa Pemprov menghimpun informasi dari berbagai sumber untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan salah satunya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
-
Apa manfaat Data Desa Presisi untuk Kalimantan Timur? Dengan memiliki data yang presisi, dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.
Dia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh perugas sensus hanya bersifat fisik mengenai kegiatan usaha masyarakat, bukan mengenai pajak. Sehingga, masyarakat tidak perlu takut untuk didata usahanya.
Namun, jika para pelaku usaha yang disensus belum memiliki izin usaha, JK mengimbau agar pengusaha mendaftarkan usahanya ke negara agar bisa terjamin oleh hukum.
"Sensus itu tidak ada pertanyaan yang menjurus soal pajak. Hanya tentang fisik sebenarnya. Bahwa benarkah disini ada perusahaan? Kalau tidak ada sudah. Atau usahanya apa? Berapa pegawainya? Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bahwa ini menyangkut masalah pajak," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca Selengkapnyandonesia tidak akan mampu mencapai visi tersebut tanpa data yang akurat dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaHani Syopiar Rustam meminta dinas Dukcapil untuk menuntaskan perekaman KTP-el jelang Pilkada Serentak 2024.
Baca SelengkapnyaKemenkop UKM akan terus melakukan pendataan K-UMKM meski kabinet pemerintahan segera berakhir.
Baca SelengkapnyaDirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.
Baca SelengkapnyaMendagri menjelaskan bahwa statistik berperan penting dalam pembuatan kebijakan.
Baca SelengkapnyaGerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dicanangkan dalam rangka mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Baca SelengkapnyaBertugas menghimpun data statistik Indonesia, cari tahu sejarah BPS yuk!
Baca SelengkapnyaPertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur di atas 6% saat ini tentu tidak terlepas dari pembangunan IKN yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaPeringatan ini berkaitan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik di Indonesia 26 September 1960.
Baca SelengkapnyaProgram Gencarkan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya