Dampak inflasi kecil, Kemenkeu persilakan elpiji 12 Kg naik lagi

Merdeka.com - Pemerintah tak terlalu yakin konsumen, khususnya kelas menengah atas dan pelaku industri, akan langsung pindah menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram (Kg) selepas ada kenaikan harga. Konsumen yang terbiasa menggunakan tabung 12 Kg non-subsidi itu dinilai kesulitan beralih memakai elpiji berukuran lebih kecil karena pelbagai alasan.

Apalagi, penaikan harga elpiji nonsubsidi hanya 17 persen per Kg, alias Rp 1.000. Selisih harganya diyakini tak signifikan buat konsumen menengah atas.

"Enggak gampang juga migrasi ke (elpiji) 3 Kg kalau sudah biasa 12 Kg. Karena konsumen juga enggak enak. Jadi kalau harga naik Rp 1.000 (per kilo) saya perkirakan migrasi kecil sekali," ujar Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Selasa (7/1).

Bambang membandingkan kenaikan harga elpiji 12 kilo dengan perbedaan harga premium dan pertamax. Pengguna bahan bakar nonsubsidi biasanya tetap setia karena harganya tak jauh beda dari premium. Syaratnya, tak ada disparitas harga tinggi. "Kalau mulai besar (selisih harganya), orang mulai mikir," ujarnya.

Oleh sebab itu, kapan saja Pertamina mau menaikkan kembali harga jual elpiji 12 kilo tak masalah. Sejauh ini, hitungan Kemenkeu, kenaikan harga tabung gas nonsubsidi tetap tak berpengaruh besar pada inflasi tahunan.

"Elpiji bisa naik kapan saja. Karena dampak inflasinya dengan harga paling tinggi 0,3 persen," tandasnya.

PT Pertamina sejak lima tahun terakhir selalu dilarang menaikkan harga elpiji 12 kilo, padahal itu wewenang khusus BUMN tersebut. Penaikan akhirnya dijalankan awal tahun ini meski ada penolakan, dan akhirnya dilakukan revisi besaran kenaikan harga.

Pertamina berkukuh harga elpiji kemasan 12 Kilogram di waktu mendatang harus tetap naik, meski bertahap. Sebab barang ini bukan merupakan komoditas yang mendapat subsidi. "Elpiji 12 Kg ini bukan barang yang disubsidi, sehingga harus mengikuti harga pasar," ujar Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. (mdk/bim)