Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dampak Pelemahan KPK Terhadap Sektor Ekonomi versi Faisal Basri

Dampak Pelemahan KPK Terhadap Sektor Ekonomi versi Faisal Basri Ekonom senior INDEF Faisal Basri. ©2019 Merdeka.com/Anggun P Situmorang

Merdeka.com - Revisi UU (RUU) KPK yang telah disahkan DPR dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Jika KPK dilemahkan, maka dapat berpengaruh terhadap perekonomian RI.

Ekonom Senior, Faisal Basri mengungkapkan, dampak negatifnya terhadap perekonomian Indonesia jika KPK menjadi lemah, salah satunya dalam hal anggaran negara (APBN).

"Di Indonesia ini telah dijarah selama korupsi. Jadi seperti kanker yang menjarah seluruh tubuh. Dana APBN diselewengkan mulai dari proses di tingkat perencanaan, legislasi dan gitu-gitu, ya," kata dia dalam diskusi bertajuk Politik Ekonomi Korupsi di kantor Indef, Jakarta, Senin (30/9).

Bahkan, dampaknya bisa merembet ke BUMN, di mana perusahaan milik negara akan dijarah, dikerdilkan, dan diisi oleh pejabat tinggi yang tidak kompeten karena BUMN adalah sarang uang yang berlimpah. Kebijakan negara yang dibuat mungkin tidak akan lagi memprioritaskan kepentingan publik.

Dia melanjutkan, korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan publik, kepentingan bersama, dan kepentingan rakyat. Kekayaan sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak akan mampu mensejahterakan rakyat bahkan sebaliknya malah memarginalkan rakyat.

"Penguasaan sumber daya ekonomi ada di tangan segelintir orang yang selalu berusaha melanggengkan kendali mereka dengan mencari perlindungan atau dukungan politik," katanya.

Dampak lemahnya KPK membuat pembangunan tidak berkelanjutan atau rapuh. Itu karena praktik korupsi tidak akan membuat pembangunan menjadi sehat, berkualitas dan berkelanjutan.

Karena itu, menurutnya, RPJMN yang telah diukur sedemikian rupa tidak menjadi perhatian bagi koruptor. Yang mereka inginkan adalah merebut semua sumber daya secepat mungkin dan sebanyak mungkin untuk memperkuat cengkeraman politik mereka.

Penerimaan Pajak

Faisal juga menilai, saat ini penerimaan pajak jalan bukan karena potensi pajak Indonesia yang rendah, tetapi karena penggelapan pajak masih merajalela, koruptor mengamankan uang mereka di luar negeri.

"Membuat kita semakin kekurangan darah segar untuk mendorong pembangunan. Sudah koruptor ini harus digantung di Monas karena dia telah mencuri barang curian yang dia bawa ke luar negeri. Dosa berlipat ganda, di bagian dasar kerak neraka itu," katanya.

Tidak berhenti sampai di situ, dampak rapuh KPK akan membuat investasi cukup banyak tetapi hasilnya tidak akan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang saat ini hanya sekitar 5 persen.

Sementara itu, pemerintah, bisnis, dan sektor keuangan khususnya untuk menggerakkan perekonomian tidak begitu baik. Terpaksa untuk memacu pertumbuhan, tidak ada pilihan lain selain berutang atau mengandalkan dana asing.

"Sementara itu kemampuan negara untuk menghasilkan devisa tidak meningkat, karena terus turun sehingga kita rentan terhadap guncangan eksternal. Jadi kalau kita bisa meyakinkan Pak Jokowi seperti ini, dia akan segera membuat Perppu," tutupnya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sederet Kritikan Tajam Faisal Basri kepada Pemerintah, dari Pembatasan BBM, Kenaikan PPN hingga Tapera
Sederet Kritikan Tajam Faisal Basri kepada Pemerintah, dari Pembatasan BBM, Kenaikan PPN hingga Tapera

Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Keberadaan KPK: Dipertahankan atau Dibubarkan?
Pro Kontra Keberadaan KPK: Dipertahankan atau Dibubarkan?

Lemahnya pengawasan terhadap internal lembaga, dan dugaan adanya intervensi politik dalam proses hukum.

Baca Selengkapnya
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia
Ternyata Begini Dampak Tingginya Suku Bunga The Fed ke Ekonomi Indonesia

Indonesia mulai memasuki pesta demokrasi yang dapat memengaruhi risk appetite investor dan pelaku usaha.

Baca Selengkapnya
KPK Tersengat Ucapan Megawati soal Kinerja Menurun hingga Usulan Pembubaran
KPK Tersengat Ucapan Megawati soal Kinerja Menurun hingga Usulan Pembubaran

Megawati diketahui menyebut pemberantasan korupsi menurun dan meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK.

Baca Selengkapnya
Abraham Samad: KPK Semakin Rusak!
Abraham Samad: KPK Semakin Rusak!

" Ditambah perilaku individu pimpinan KPK, maka semakin rusaklah KPK, hancur sudah," Kata Abraham Samad

Baca Selengkapnya
Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Faisal Basri
Jokowi Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Faisal Basri

Hingga sore ini, Jokowi belum dijadwalkan menyambangi rumah duka ekonom senior itu.

Baca Selengkapnya
DPR Sebut Rakyat Tak Lagi Percaya KPK, Capim Poengky: Yang Kami Tahu Masalah Integritas
DPR Sebut Rakyat Tak Lagi Percaya KPK, Capim Poengky: Yang Kami Tahu Masalah Integritas

Kondisi tersebut pun membuat publik tidak lagi percaya dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca Selengkapnya
Novel Baswedan Ungkap Modus Pelemahan KPK Sekarang: Pegawai yang ASN Rentan Diintervensi
Novel Baswedan Ungkap Modus Pelemahan KPK Sekarang: Pegawai yang ASN Rentan Diintervensi

Novel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Selengkapnya
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Ini Catatan Mantan Ketua KPK ke Pemerintah
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Ini Catatan Mantan Ketua KPK ke Pemerintah

Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Mau Bentuk 'Family Office', Faisal Basri: Bisa Jadi Tempat Pencucian Uang
Pemerintah Mau Bentuk 'Family Office', Faisal Basri: Bisa Jadi Tempat Pencucian Uang

Family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya
Ma’ruf Amin Minta Nawawi Pomolango Jaga Marwah KPK
Ma’ruf Amin Minta Nawawi Pomolango Jaga Marwah KPK

Ma’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.

Baca Selengkapnya