Dampak Pemindahan Ibu Kota, dari Harga Tanah Naik Hingga Tuntutan Naik Gaji

Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur, tepatnya sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Meski belum pindah, keputusan ini nyatanya telah membawa berbagai dampak untuk wilayah ibu kota baru. Bahkan, beberapa dampak yang muncul membuat kita menggelengkan kepala.

Berikut dampak-dampak yang timbul akibat keputusan pemindahan ibu kota.

Aparat Desa Tuntut Naik Gaji

Aparat desa se-Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menuntut kenaikan gaji dan insentif sebesar 100 persen, salah satunya seperti dana operasional Rukun Tetangga (RT). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dituntut menaikkan dana operasional RT dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

"Aspirasi kenaikan gaji dan tunjangan itu sudah kami sampaikan kepada Wakil Bupati Penajam Paser Utara," kata Ketua Forum Sekretaris Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, Yuni Nurhayati Aka, ketika ditemui, Senin.

Saat ini gaji kepala desa sebesar Rp3 juta dan tunjangan Rp1,5 juta per bulan, sedangkan gaji sekretaris desa Rp2,35 juta dengan insentif Rp1,05 juta per bulan. Untuk gaji perangkat desa lainnya meliputi kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun sebesar Rp1,75 juta dan tunjangan Rp1 juta per bulan.

Pemberian Motivasi jadi Warga Ibu Kota Baru

Terkait kabar ibu kota bakal dibangun di Sepaku, warga setempat diberi bekal motivasi menghadapi tantangan sebagai warga ibu kota. Camat Sepaku Risman Abdul meminta masyarakat Sepaku mempersiapkan diri sejak saat ini, untuk menghadapi tantangan sebagai warga ibu kota 5-10 tahun yang akan datang.

"Jangan punya pikiran pesimis. Nanti, yang datang ke sini, pegawai pemerintahan yang melayani masyarakat, dengan kualitas SDM menengah ke atas," ujar Risman.

"Dari saya, kaitannya dengan hadirnya ibu kota negara, jangan sampai masyarakat terpinggirkan, jangan cuma jadi penonton, dan jangan jadi pembantu di rumah sendiri. Itu saja," ungkapnya.

Harga Tanah Naik Hingga Rp500 juta

Setelah Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, harga tanah di Samboja melonjak hingga Rp500 juta per hektare dari sebelumnya Rp100 juta-Rp150 juta per hektare. Tidak cuma pengusaha, mobil pelat merah pun ikut berburu lahan di Samboja.

Para pemburu lahan, sudah memperkirakan kawasan Samboja secara umum, bakal menjadi kawasan sangat ramai. Selain bangunan pemerintah dalam kawasan IKN, juga diperlukan fasilitas lain seperti perhotelan.

"Yang cari tanah ini kebanyakan swasta dari Jakarta. Ada juga mobil-mobil pelat merah ke sini, ikut cari lahan," kata warga Teluk Pemedas Samboja, Anwar (41), kepada merdeka.com, Kamis (5/9) sore.

Harga jual tanah pun bervariasi, tergantung dari pertimbangan di antaranya ketersediaan akses jalan. "Yang dijual mulai Rp200 ribu - Rp1 juta meter persegi. Per hektarnya juga naik sampai Rp400 juta-Rp500 juta. Paling mahal, di pinggir jalan," ujar Anwar.

Bisnis Properti Meningkat

Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur akan membuat bisnis properti di wilayah ini yang sempat lesu kembali bergairah.

Dia menerangkan, di kedua kota Balikpapan dan Samarinda itu, sejumlah pengembang besar seperti Agung Podomoro, Ciputra, dan Sinar Mas yang sudah beroperasi sekitar 10 tahun terakhir, punya lahan yang cukup.

"Artinya, cukup beragam pengembang dari anggota kami. Dari rumah kecil, menengah, dan mewah. Kalau pengembang lokal, kepemilikan lahan sekitar 40 hektare. Pengembang besar sampai 200 hektare," ujar Bagus.

Menurut Bagus, dari informasi yang dia terima, pengembang properti skala besar lainnya mulai berdatangan ke Kalimantan Timur, bergerak senyap agar harga lahan tetap terkontrol. "Ada yang melaksanakan survei. Bahkan mungkin ada yang melaksanakan transaksi," tambahnya.