Dampak Turunnya Indonesia Jadi Negara Kelas Menengah Bawah

Merdeka.com - Setelah sempat berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah atas (GNI) pada tahun lalu, kini Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Kondisi ini tak lain disebabkan oleh pandemi Virus Corona yang membuat ekonomi sulit bergerak.

Mengutip laporan Bank Dunia, assessment terkini mencatat GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870. Tahun lalu, Indonesia berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah atas dengan (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar USD 4.050 per kapita.

"Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada tahun 2019 dan semuanya mengalami penurunan Atlas GNI per kapita akibat Covid-19, yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada tahun 2020," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, turunnya kelas Indonesia jadi negara berpenghasilan menengah bawah tidak mengherankan karena kondisi ekonomi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19.

"Itu sudah bisa diperkirakan sejak 2020 karena ekonomi Indonesia menurun akibat pandemi. Posisi Indonesia juga cukup berat keluar dari jebakan kelas menengah," kata Bhima saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (7/7).

Berikut dampak dari turunnya peringkat Indonesia jadi negara kelas menengah bawah yang dirangkum Merdeka.com.

Dinilai Sulit Maju

Bhima mengatakan, turun nya peringkat indonesia, menjadi lower middle income country ini punya beberapa konsekuensi. Pertama, Indonesia akan lebih lama menjadi negara maju.

"Proses nya menjadi tertunda karena kita mundur ke belakang," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/7).

Bhima menjelaskan, seharusnya Indonesia bisa bergerak lebih tinggi usai dinyatakan negara berpenghasilan menengah atas beberapa waktu lalu. Hal ini kemudian membuat Indonesia kian terlambat maju.

"Seharusnya setelah upper middle income country kita menjadi higher level income country. Kalau sekarang turun peringkat, berarti untuk menjadi negara maju ini makin terlambat," katanya.

Dia menambahkan, dampak dari penurunan peringkat ini akan membuat Indonesia lebih lama di kelas menengah bawah. Bahkan, tak menutup kemungkinan akan tetap berpendapatan menengah dalam kurun waktu 25 tahun.

Pengangguran Sulit Cari Kerja

Bhima mengatakan, turunnya peringkat Indonesia menjadi lower middle income country atau negara berpendapatan menengah menurun Bank Dunia membawa beberapa konsekuensi. Salah satunya pengangguran akan sulit mendapat pekerjaan.

"Ini konsekuensinya mulai dari sulitnya mendapat lapangan pekerjaan," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/7).

"Karena kita sedang ada bonus demografi yang konsepnya 2030 sementara anak muda banyak lulus dari universitas tetapi karena ekonomi tak mengalami pertumbuhan yang signifikan maka lapangan kerja menjadi sangat terbatas," sambungnya.

Penurunan kelas ini, memberi banyak dampak. Efeknya adalah serapan tenaga kerja baru menjadi kurang optimal. Tingkat pengangguran khususnya pengangguran usia muda ini menjadi tinggi. "Sekarang Indonesia sudah menjadi negara dengan pengangguran usia muda tertinggi. Salah satu di Asia Tenggara," kata Bhima.

Konsekuensi selanjutnya adalah Indonesia akan tua sebelum kaya. Jadi tua sebelum kaya artinya, Indonesia akan masuk sebagai generasi perlindungan sosialnya kecil dari pemerintah. Sementara perlindungan sosial kecil, pendapatan secara rata rata tidak mengalami kenaikan yang tinggi.

Berpengaruh ke Investasi

Bhima menjelaskan, kondisi ini kurang menguntungkan bagi Investasi di Indonesia. Karena, negara negara akan berpikir berkali-kali masuk ke Indonesia.

"Konsekuensi lain, Indonesia akan kurang diminati dalam hal investasi. Karena sama saja seperti negara misalnya Timor Leste. Jadi Indonesia tidak termasuk negara tujuan investasi secara profil resiko aman. Artinya minat invest dari luar untuk menanam modal jangka panjang akan berkurang. Dia akan mencari negara lain," jelasnya.

Kemudian, Indonesia juga akan ketagihan meminjam utang. Karena dengan penurunan kelas ini akan banyak negara yang menyodorkan pinjaman. Sebab dianggap Indonesia belum mampu mendorong penerimaan pajak sendiri atau sumber-sumber pembiayaan di dalam negeri.

"Sehingga konsekuensinya menjadi negara yang meminta pinjaman kepada para kreditur. Jadi akan semangat ngutang, karena semakin banyak yang ngutangin. Utang akan menjadi beban dimana tiap tahun harus bayar bunga," tandasnya.

Meski berdampak negatif, penurunan kelas ini juga memiliki dampak positif. Salah satunya adalah Indonesia akan kembali memperoleh fasilitas GSP.

Generalized System of Preference (GSP) adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh Pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak 1974.

"Positifnya, Indonesia masih tetap mendapat fasilitas perdagangan seperti GSP," ujar Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/7).

Dengan demikian, artinya kalau Indonesia akan mengekspor barang ke luar negeri maka tarif bea masuk akan lebih rendah. Sebab, dianggap sebagai negara yang membutuhkan asistensi.

"Mau ngirim barang ke luar negeri tarifnya rendah karena dianggap negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau negara yang membutuhkan asistensi dari negara negara maju," kata Bhima.