Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dampak Vaksinasi Covid-19 ke Ekonomi Dinilai Baru Terasa di Semester II-2021

Dampak Vaksinasi Covid-19 ke Ekonomi Dinilai Baru Terasa di Semester II-2021 Vaksin Sinovac Disimpan di Bio Farma Bandung. ©2020 Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi covid-19 besok, Rabu (13/1). Meski demikian, dampak optimal vaksinasi terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi baru akan terlihat pada semester II-2021.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kegiatan ekonomi tidak akan langsung kembali seperti semula. Hal ini mengingat pemerintah juga masih menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga sedikit membatasi mobilitas.

"Efeknya akan dirasakan terhadap kegiatan ekonomi pada semester II, ketika itu akan lebih optimal," kata Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (12/1).

Dia menjelaskan, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan label halal MUI untuk vaksin Sinovac akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Setelahnya, akan berdampak pada peningkatan konsumsi Rumah Tangga (RT) dan investasi.

"Kalau sudah disetujui, artinya masyarakat bisa lebih yakin untuk vaksin, lalu angka penularan Covid-19 bisa ditekan. Ketika indeks kepercayaan konsumen lebih baik, maka simpanan uang masyarakat di bank bisa perlahan dibelanjakan dan dicairkan, lalu konsumsi RT dan investasi akan meningkat. Khususnya ini akan terjadi pada semester II," ungkapnya.

Vaksinasi Dimulai dari Jokowi

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan dimulai hari Rabu (13/1) lusa. Vaksinasi dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Mengenai vaksinasi Insya Allah bapak ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh bapak presiden," katanya saat jumpa pers lewat akun sekretariat presiden, Selasa (11/1).

Budi bilang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memutuskan bahwa vaksin Covid-19 halal. Pemerintah kini tinggal menunggu persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul karena kita tidak mungkin, saya ulang sekali lagi pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM," ucapnya.

Budi menegaskan, BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin corona layak atau tidak. Pemerintah tidak mendahului BPOM.

"Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM Itu keluar," kata Budi.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada
Kelas Menengah Banyak yang Turun Kasta, Pemerintah Wajib Waspada

Kebijakan pemerintah membuat daya beli masyarakat semakin amburadul.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia di Semester II Diproyeksikan Cuma Tumbuh 4,9 Persen
Ekonomi Indonesia di Semester II Diproyeksikan Cuma Tumbuh 4,9 Persen

Sektor konsumsi dan sektor perdagangan jadi faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di semester II tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo
Wamenkeu Thomas: Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo

Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jakarta Macet Parah, Bank Indonesia: Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
Jakarta Macet Parah, Bank Indonesia: Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih

Kemacetan kembali terjadi di Jakarta, terutama setelah pandemi covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir.

Baca Selengkapnya
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster

Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.

Baca Selengkapnya
BI Prediksi Ekonomi Dunia Tumbuh Melambat di 2024, Bagaimana dengan Indonesia?
BI Prediksi Ekonomi Dunia Tumbuh Melambat di 2024, Bagaimana dengan Indonesia?

Pasar keuangan yang tidak pasti diprediksi bisa memperlambat ekonomi dunia.

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Bank Mandiri Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal II-2024
Bank Mandiri Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal II-2024

Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 diramal tumbuh 5,11 persen.

Baca Selengkapnya
Waspadai Potensi Peningkatan Covid-19 di Indonesia
Waspadai Potensi Peningkatan Covid-19 di Indonesia

Masyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.

Baca Selengkapnya
Amerika Terancam Resesi, Dampaknya akan Mengerikan bagi Indonesia
Amerika Terancam Resesi, Dampaknya akan Mengerikan bagi Indonesia

Penurunan suku bunga AS umumnya digunakan untuk merangsang ekonomi ketika ada ancaman resesi.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Sebut Belum Ada Mutasi Baru Covid-19 Meski Varian JN.1 Sudah Menyebar di RI
Kemenkes Sebut Belum Ada Mutasi Baru Covid-19 Meski Varian JN.1 Sudah Menyebar di RI

Penularan varian JN.1 telah ditemukan di Jakarta dan Batam.

Baca Selengkapnya
PPN 12 Persen Bakal Tekan Kelas Menengah, Ekonomi Diprediksi Stagnan di 2025
PPN 12 Persen Bakal Tekan Kelas Menengah, Ekonomi Diprediksi Stagnan di 2025

Shinta mengungkapkan isu utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun depan adalah pelemahan kelas menengah.

Baca Selengkapnya