Dampak Vaksinasi Covid-19 ke Ekonomi Dinilai Baru Terasa di Semester II-2021

Merdeka.com - Pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi covid-19 besok, Rabu (13/1). Meski demikian, dampak optimal vaksinasi terhadap pertumbuhan kegiatan ekonomi baru akan terlihat pada semester II-2021.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kegiatan ekonomi tidak akan langsung kembali seperti semula. Hal ini mengingat pemerintah juga masih menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga sedikit membatasi mobilitas.

"Efeknya akan dirasakan terhadap kegiatan ekonomi pada semester II, ketika itu akan lebih optimal," kata Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (12/1).

Dia menjelaskan, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan label halal MUI untuk vaksin Sinovac akan mendorong kepercayaan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Setelahnya, akan berdampak pada peningkatan konsumsi Rumah Tangga (RT) dan investasi.

"Kalau sudah disetujui, artinya masyarakat bisa lebih yakin untuk vaksin, lalu angka penularan Covid-19 bisa ditekan. Ketika indeks kepercayaan konsumen lebih baik, maka simpanan uang masyarakat di bank bisa perlahan dibelanjakan dan dicairkan, lalu konsumsi RT dan investasi akan meningkat. Khususnya ini akan terjadi pada semester II," ungkapnya.

Vaksinasi Dimulai dari Jokowi

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 akan dimulai hari Rabu (13/1) lusa. Vaksinasi dimulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Mengenai vaksinasi Insya Allah bapak ibu kita akan mulai di hari Rabu dan akan dimulai oleh bapak presiden," katanya saat jumpa pers lewat akun sekretariat presiden, Selasa (11/1).

Budi bilang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memutuskan bahwa vaksin Covid-19 halal. Pemerintah kini tinggal menunggu persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

"Berita baik dari MUI juga sudah keluar. Insya Allah berita baik dari BPOM juga bisa segera menyusul karena kita tidak mungkin, saya ulang sekali lagi pemerintah tidak akan mendahului persetujuan dari BPOM," ucapnya.

Budi menegaskan, BPOM adalah badan independen yang secara saintifik berhak untuk menentukan apakah vaksin corona layak atau tidak. Pemerintah tidak mendahului BPOM.

"Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan vaksinasi sebelum memang approval dari BPOM Itu keluar," kata Budi.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com