Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dana Bagi Hasil 2022 Meroket, Ini Alasannya

Dana Bagi Hasil 2022 Meroket, Ini Alasannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. ©Liputan6.com/Athika Rahma

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyebut Dana Bagi Hasil tahun 2022 mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Hal itu disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN KITA November 2022.

"Untuk TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) tahun ini kita lihat Dana Bagi Hasil mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Ini bisa dilihat yaitu yang dibagi hasilkan dengan kenaikan harga-harga komoditas, maka daerah juga akan mendapatkan bagi hasil," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (24/11).

Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2022 secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 5,7 persen, tersalur sebesar Rp 679,23 triliun atau 84,4 persen dari total alokasi TKDD 2022. Berdasarkan pagu perpres 98, capaian ini lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 642,63 triliun.

Orang lain juga bertanya?

Sementara itu, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat lebih tinggi karena kurang bayar dana bagi hasil (KB DBH) 2021 telah disalurkan sebesar Rp 22,9 triliun, serta DBH Reguler Tahun Anggaran 2022 telah disalurkan sebesar Rp 91,85 triliun lebih tinggi dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 53,88 triliun.

"Pemerintah sudah menaikkan DBH pada tahun lalu sebesar Rp 19,47 triliun. Namun tahun ini naik lebih tinggi lagi Rp 114,7 triliun," kata Menkeu.

Sementara itu, kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik lebih rendah karena dua hal, yakni pertama, penurunan kinerja penyampaian laporan dana TPG sebagai syarat penyaluran oleh Pemda tahun ini lebih sedikit (salur tahap III=345 daerah) dibandingkan tahun lalu (salur tahap III=520 daerah).

Kedua, karena terdapat sisa dana BOS tahun 2020-2021 sebesar Rp 850 miliar di rekening sekolah berdasarkan hasil verifikasi Kemendikbudristek. Penyaluran dana BOS tahap II dan III memperhitungkan sisa dana BOS di rekening sekolah tersebut.

Selanjutnya, Menkeu menyampaikan penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) tahap I sebesar 50 persen telah disalurkan seluruhnya, namun nominalnya lebih rendah, disebabkan alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
Salurkan Kredit Rp53 Triliun , Bank DKI Raup Laba Bersih Rp338 Miliar Hingga Juni 2024
Salurkan Kredit Rp53 Triliun , Bank DKI Raup Laba Bersih Rp338 Miliar Hingga Juni 2024

Dari capaian ini, Bank DKI mencatat kenaikan penyaluran kredit dan pembiayaan segmen UMKM sebesar 22,78 persen, dari Rp4,41 triliun.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Kredit Tumbuh 14 Persen, Bank DKI Raup Untung Rp477 Miliar Hingga Juni 2023
Penyaluran Kredit Tumbuh 14 Persen, Bank DKI Raup Untung Rp477 Miliar Hingga Juni 2023

Pendapatan bunga Bank DKI hingga Juni 2023 tumbuh sebesar 22,47 persen menjadi Rp2,64 triliun, dari Rp2,16 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.

Baca Selengkapnya
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun
Penerimaan Pajak 2023 Lampaui Target, Tembus Rp1.869 Triliun

Jika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.

Baca Selengkapnya
Di Depan Pansus, BPKH Akui Pembagian Kuota Haji Tak Sesuai Kesepakatan DPR dan Kemenag
Di Depan Pansus, BPKH Akui Pembagian Kuota Haji Tak Sesuai Kesepakatan DPR dan Kemenag

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlun Imansyah mengakui pembagian kuota haji 2024 tak sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi
Negara Kantongi Pajak Rp149 Triliun Sepanjang Januari 2024, Pajak Karyawan Naik Tinggi

Penerimaan berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp83,69 triliun atau 7,87 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Investor Siap-Siap Tampung, Bank Syariah Indonesia Bagi-Bagi Dividen Rp855 Miliar
Investor Siap-Siap Tampung, Bank Syariah Indonesia Bagi-Bagi Dividen Rp855 Miliar

Sepanjang tahun 2023, BSI membukukan laba bersih senilai Rp5,70 triliun atau tumbuh 33,88 persen year on year (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya