Dana desa naik jadi Rp 70 triliun, angka kemiskinan diklaim bakal terus turun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan alokasi dana desa menjadi Rp 73 triliun di 2019 mendatang. Angka ini meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun ini yang hanya Rp 60 triliun.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo optimis kenaikan alokasi anggaran dana desa bisa mendorong upaya penurunan angka kemiskinan.

"Yang jelas akan mengurangi kemiskinan," katanya saat ditemui di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (21/8).

Sebagai contoh, berdasarkan data BPS selama setahun dari Maret 2017 sampai Maret 2018 terjadi penurunan 1,82 juta orang miskin.

"Yang menggembirakan adalah jumlah penurunan angka kemiskinannya lebih besar di desa dari pada di kota. Di kota cuma 520 ribu atau 580 ribu, di desa itu 1,2 juta lebih," kata Mendes Eko yang berkoordinasi dengan Kemenko PMK tersebut.

"Nah kalau akselerasi penurunan kemiskinan di desa bisa kita pertahankan, maka dalam 7 tahun ke depan itu jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil dibandingkan orang miskin di kota," imbuhnya.

Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa penurunan kemiskinan tidak bisa hanya didukung dengan dana desa semata. Dibutuhkan kerja sama serta program yang terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

"Kemiskinan itu penurunannya bukan hanya dari dana desa. 19 K/L yang ada di kabinet Pak Jokowi itu punya program di desa yang anggarannya lebih dari Rp 500 triliun. Jadi digrebek ramai-ramai," jelas Eko.

Selain itu, pemerintah tentu berupaya membawa investasi masuk ke wilayah pedesaan sehingga perekonomian masyarakat dapat lebih laju pergerakannya. Eko mengatakan, hingga saat ini, total investasi swasta di desa dan kawasan transmigrasi sudah mencapai Rp 60 triliun.

"Dalam 3 tahun terakhir ini mendatangkan investasi swasta melalui program Prukades Kemendes kan cukup besar. Tahun ini saja ada total investasi swasta pada sektor pasca panen desa-desa sehingga menjamin semua produk di desa itu ada Rp 47 trilliun, investasi di kawasan transmigrasi ada Rp 16 triliun," kata dia.

Tentu dengan adanya program-program ini, angka kemiskinan juga ketimpangan (atau gini ratio) dapat ditekan. "Gini rasio dalam jangka waktu panjang pasti akan ditekan, kalau secara nasional itu pasti akan menurun," tandasnya. (mdk/idr)