Follow
Dana kajian pemindahan ibu kota disetujui Rp 7 miliar
Merdeka.com - Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran kajian pemindahan ibukota sebesar Rp 7 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan dimasukkan dalam anggaran belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
"Kalau untuk pengkajiannya iya. Kajiannya sudah. Masuk belanja Bappenas," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Hadiyanto saat ditemui usai melakukan rapat kerja dengan badan anggaran di Gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat (21/7).
Hadiyanto menegaskan anggaran sebesar Rp 7 miliar tersebut, bukan untuk pemindahan ibukota. Namun, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan kajian rencana pemindahan ibukota.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
"Jangan salah lho bukan pemindahannya lho. Tapi untuk melakukan kajiannya. Pembiayaan untuk melakukan kajian," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat tersebut, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar untuk penugasan khusus 2017.
Rincian ialah sebesar Rp 7 miliar untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara. Rp 7 miliar untuk implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan indivasi kinerja anggaran (KRISNA).
Rp 5 miliar untuk dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional. Serta, Rp 7 miliar untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional.
"Mudah-mudahan usulan tambahan Rp 26 miliar untuk beberapa hal yang sifatnya urgent bisa didukung," ujar Menteri Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca Selengkapnya
Ini menyusul, rencana pemerintah untuk memindahkan usai Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai 2024 nanti.
Baca Selengkapnya
Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca Selengkapnya
Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca Selengkapnya
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca Selengkapnya
Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya