Follow
Dana mengendap Rp 214 triliun, Presiden Jokowi tegur kepala daerah
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan dan menggunakan anggaran APBD yang masih mengendap. Sebab, dengan semakin cepatnya uang yang dikeluarkan dari APBD, akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Segera itu keluarkan anggaran APBD, seawal mungkin setiap tahunnya. Karena uang itu akan beredar dan akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota, dan provinsi," kata Jokowi dalam Rakornas TPID di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).
Mantan Walikota Solo ini menyebut, pada Mei 2016 lalu, uang mengendap yang ada di APBD kabupaten/kota dan provinsi secara keseluruhan masih ada sebesar Rp 246 triliun. Sedangkan pada Juni 2016, mengalami penurunan menjadi Rp 214 triliun.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
"Uang Rp 264 triliun itu besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, pertumbuhan ekonomi kita akan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp 214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak ibu Gubernur, Bupati maupun Walikota. Ini keterlambatan realisasi seperti ini jangan diteruskan. Stop. Harus segera dikeluarkan," jelasnya.
Selain itu, kata Jokowi, semakin cepatnya uang yang mengendap dikeluarkan oleh pemerintah daerah, maka akan sangat membantu daerah-daerah yang sangat lemah dalam sektor swasta.
"Tanpa uang ini dikeluarkan, dari mana uang beredar di daerah apalagi daerah yang tidak punya kekuatan di sektor swastanya akan lebih berat lagi. Jadi penting. Segera keluarkan, segera lelang uang di Mei Rp 246 triliun, dan Juni Rp 214 triliun. Juli saya belum dapat angkanya. Ini masalah yang berkaitan dengan APBD," pungkasnya.
Berikut daftar Provinsi paling tinggi yang memiliki simpanan uang yang mengendap :
1. DKI Jakarta (Rp 13,9 triliun)
2. Jawa Barat (Rp 8 triliun)
3. Jawa Timur (Rp 3,95 triliun)
4. Riau (Rp 2,86 triliun)
5. Papua (Rp 2,6 triliun)
6. Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun)
7. Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun)
8. Banten (Rp 1,5 triliun)
9. Bali (Rp 1,46 triliun)
10. Aceh (Rp 1,4 triliun)
Berdasarkan Kabupaten :
1. Bogor (Rp 1,9 triliun)
2. Badung (Rp 1,6 triliun)
3. Bandung (Rp 1,6 triliun)
4. Bekasi (Rp 1,5 triliun)
5. Malang (Rp 1,5 triliun)
6. Tanah Laut (Rp 1,4 triliun)
7. Kediri (Rp 1,4 triliun)
8. Berau (Rp 1,3 triliun)
9. Mimika (Rp 1,3 triliun)
10. Nias (Rp 1,3 triliun)
Berdasarkan Kota :
1. Medan (Rp 2,2 triliun)
2. Surabaya (Rp 1,8 triliun)
3. Tangerang (Rp 1,6 triliun)
4. Cimahi (Rp 1,5 triliun)
5. Depok (Rp 1,3 triliun)
6. Semarang (Rp 1,1 triliun)
7. Magelang (Rp 1,1 triliun)
8. Tangerang Selatan (Rp 1 triliun)
9. Serang (Rp 948 miliar)
10. Mojokerto (Rp 917 miliar)
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Dana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Realisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Jokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Tahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pengarahan kepada 517 kepala daerah.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca Selengkapnya
Dia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca Selengkapnya