Dana PEN Masih Menjadi Tumpuan Pengungkit Ekonomi Nasional 2022
Merdeka.com - Kementerian Keuangan tetap mengandalkan program Pemulihan Ekonomi (PEN) untuk menjaga tren pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Ini lantaran adanya potensi lonjakan penyebaran Covid-19 yang berdampak buruk terhadap perekonomian di tahun ini.
"Kita sangat sadari Covid-19 ini masih akan mewarnai perekonomian. Kita berusaha tangani terus karena (Covid-19) itu mengubah banyak hal bagaimana kita beraktivitas sosial maupun ekonomi," ucap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dalam launching ORI021, Jakarta, Senin (24/1).
Luky menyebutkan, program PEN pertama yang difokuskan Kementerian Keuangan ialah penguatan sektor kesehatan. Antara lain dengan menanggung biaya perawatan pasien Covid-19, pembiayaan untuk vaksinasi, hingga insentif bagi tenaga kesehatan atau nakes.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bagaimana BRI mengelola resiko di tengah pemulihan? Kendati demikian untuk memperkuat kondisi yang semakin membaik, pihaknya menerapkan strategi konservatif dengan mengalokasikan dana pencadangan yang lebih dari memadai sebagai salah satu mitigasi risiko.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Apa tujuan utama Kementan dalam menangani potensi krisis pangan? Krisis pangan harus terus diwaspadai, mengingat produksi beras di tahun 2022 hanya sekitar 31,54 juta ton. Kondisi ini diprediksi cenderung stagnan di tahun 2023 karena adanya iklim ekstrem El-Nino. Hal ini menjadikan peningkatan produksi pangan khususnya padi dan jagung menjadi upaya - upaya yang wajib untuk dilakukan.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
"Nomor satu program kita tetap menangani kesehatan, pertama pasien Covid-19 di tanggung pemerintah, (pembiayaan) vaksinasi seluruh penduduk oleh pemerintah, dan kita memberikan berbagai fasilitas untuk nakes," ungkapnya.
Program Bantuan Sosial 2022
Program kedua ialah dengan melanjutkan berbagai program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Kartu Sembako untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Kita juga memberikan subsidi dalam bentuk kuota internet bagi untuk kegiatan pendidikan secara daring," imbuhnya.
Program selanjutnya ialah insentif bagi UMKM maupun korporasi. Antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga insentif pembebasan PPh 22 impor dan lainnya.
Kementerian Keuangan berharap melalui program insentif ini kelangsungan bisnis UMKM maupun korporasi dapat terjaga. Sehingga, mampu mendukung tren pemulihan ekonomi nasional di tahun ini.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.
Baca SelengkapnyaPemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi domestik.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik penting untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan angka pada proyeksi tahun 2024 merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap kondisi global.
Baca SelengkapnyaAnak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024
Baca SelengkapnyaSecara bertahap dampak kebijakan tersebut juga akan turut mempengaruhi komponen biaya produksi.
Baca SelengkapnyaOJK mencatat pertumbuhan kredit dan DPK melambat dibanding tahun lalu.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca Selengkapnya