Dana Rp2 Triliun untuk Memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun di 2020 untuk pemindahan ibu kota. Anggaran tersebut tersebar di 5 kementerian.

"Sudah ada, totalnya sekitar Rp2 triliun yang tersebar di beberapa kementerian. Ada 5 atau 6 ya," ujar Bambang saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).

Terkait lahan ibu kota baru yang saat ini dikuasai oleh perusahaan milik Sukanto Tanoto, dia menyebut pemerintah tak menyiapkan anggaran untuk pengambilalihan. Sebab, lahan itu merupakan lahan milik pemerintah.

"Tidak ada ganti rugi, maksudnya tidak ada transaksi ganti rugi atau jual beli lahan terkait penarikan konsesi tersebut," jelasnya.

"Itu adalah konsesi hutan tanaman industri (HTI) di atas lahan milik negara, dan ketika mereka mendapatkan konsesi sudah tahu konsekuensinya suatu saat konsesinya bisa diambil oleh negara, apabila negara membutuhkan," sambungnya.

Adapun investasi yang ada di lahan tersebut saat ini, akan menjadi pembicaraan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Sukanto Tanoto.

"Iya itu LHK yang tahu bagaimana prosedurnya, tapi intinya kami tidak melakukan jual beli lahan di situ, karena tanahnya milil negara," tandasnya.

Ibu Kota Baru Punya Jembatan Pembelah Laut

Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) telah ditetapkan sebagai calon ibu kota baru. Ibu kota baru tersebut nantinya akan ditopang oleh keberadaan dua jembatan panjang yang membelah lautan, yakni Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara.

Untuk Jembatan Pulau Balang sepanjang 1.750 meter, pengerjaan proyeknya telah dilakukan sejak September 2015. Proyek dengan kontrak tahun jamak senilai Rp1,3 triliun ini ditargetkan penyelesaiannya pada Februari 2021.

Di sisi lain, pemerintah juga telah melakukan prakualifikasi lelang untuk pengerjaan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 kilometer (Km).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, memperkirakan tahap konstruksi jalan tol di ibu kota baru yang menelan investasi sebesar Rp15,53 triliun tersebut dapat berlangsung pada 2020 mendatang. "Lelang sudah jalan. Sudah ada pemasukan dokumen. Sekarang tinggal evaluasi kemudian negosiasi. Kalau saya sih optimis tahun depan sudah mulai," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti dikutip Sabtu (21/9).

Adapun pada proses prakualifikasi lelang Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara Agustus lalu, sejumlah perusahaan dalam dan luar negeri telah menunjukkan minat untuk ikut serta dalam konstruksi proyek ini.

Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Toll Road, PT Tol Teluk Balikpapan, China Road and Bridge Corporation, China Communications Construction Engineering Indonesia, dan China Construction Eight Engineering Division CoRpLTD.

Secara desain, Danang menjelaskan, jembatan tol ini modelnya bakal mirip dengan Tol Surabaya-Madura (Suramadu), yang memiliki suspension bridge untuk bisa dilalui kapal feri di bawahnya.

Dengan terbangunnya Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara, dia melanjutkan, bisa memangkas waktu tempuh antara dua kota tersebut dari 3-4 jam (jalur darat) atau 1 jam (menggunakan kapal feri) menjadi sekitar 15 menit.

"Kalau (ke ibu kota baru) lewat darat kan lama, kalau muter di pesisir cukup banyak makan waktu. Jadi ada advantage-nya juga. Tinggal melihat apakah masyarakat mau membayar sejumlah tarif yang dikenakan itu," tukas Danang.