Dana siluman Rp 23,6 T diduga hambat pengesahan APBN 2016

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mencurigai adanya penundaan persetujuan Rancangan APBN 2016. Penundaan ini disebabkan adanya 'dana siluman' sebesar Rp 23,6 triliun.

"Pertama ada satu hal penting yang perlu kita kemukakan. Sempat kita dikagetkan dengan munculnya 'dana siluman', 'dana hantu' senilai Rp 23,6 triliun dari pembahasan yang sebelumnya tidak muncul dalam pembahasan antara Kementerian/Lembaga dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2016," kata Dani di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

Dani menjelaskan dana sebesar Rp 23,6 triliun itu terdiri dari tambahan belanja prioritas sebesar Rp 18,1 triliun dan tambahan belanja mendesak sebesar Rp 5,5 triliun.

Orang lain juga bertanya?

"Nah ini DPR, Banggar memutuskan untuk menunda belanja K/L Rp 21,3 triliun. Jadi ada belanja K/L yang ditunda, sekitar 22-23 K/L. Dengan alasan bahwa hasil pembahasan asumsi makro banyak yang meleset, pertumbuhan ekonomi tidak bisa sesuai target, kemudian target penerimaan juga. Kemudian memutuskan bahwa anggaran K/L Rp 21,3 triliun harus ditunda pengesahannya," papar Dani.

Dani mengatakan alasan penundaan pengesahan belanja K/L ini kemudian diteruskan ke Kementerian Keuangan dengan ide bahwa anggaran bisa direvisi melalui APBN Perubahan dengan syarat perbaikan dan pertumbuhan ekonomi diharapkan membaik.

"Tapi lucunya ketika Rp 21,3 triliun ditunda kemudian muncul dalam pembahasan DPR dengan Kemenkeu pada 15 Oktober dengan istilah baru bernama Belanja Prioritas, tambahan belanja mendesak Rp 23,6 triliun. Logikanya sebetulnya sesat sekali. Saya kita itu juga yang menyebabkan keputusan RAPBN 2016 tertunda. Belum clear juga di DPR," ungkap Dani.

Menurut Dani, hanya 21 K/L yang memperoleh belanja prioritas dan 3 K/L yang memperoleh belanja mendesak. Dia menyoroti lembaga yang mendapatkan belanja mendesak yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp 3 triliun dan Kepolisian sebesar Rp 2 triliun.

"Ini suatu tren, dana optimalisasi selalu masuk situ. Apakah ada alutsista yang mendesak dibeli atau apa, harusnya ditelaah dulu. Ini perlu kita tanyakan. Yang dapat alokasi belanja mendesak Kemenhan, Polisi dan Kemenpora. Prinsip anggaran adalah prinsip kedaulatan rakyat," pungkas Dani. (mdk/bim)