Dana suntikan Rp 48 T ke BUMN rawan masuk kantong pejabat

Merdeka.com - Para pendukung Joko Widodo (Jokowi) saat proses pencapresan mulai berontak. Salah satu sasaran kritikan ialah kebijakan Jokowi memilih Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ferdinand Hutahea, salah seorang yang mengaku relawan Jokowi mengatakan, jika melihat dari rekam jejak Rini, sebetulnya dia telah gagal mengurus perusahaan-perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya.

"Rini Soemarno ketika mengurus perusahaannya gagal. Tapi sekarang disuruh mengurus perusahaan yang lebih besar," tambah Ferdinand saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/1).

Terkait hal itu, Ferdinand merasa heran lantaran Jokowi memilih deretan menteri yang mempunyai cara berfikir neolberalisme. "Saya bingung Jokowi yang berpikir kerakyatan tapi didukung menteri yang kebijakannya neolib," tuturnya.

Keheranan Ferdinand bertambah setelah Jokowi memutuskan bakal memberikan suntikan dana kepada Kementerian BUMN sekitar Rp 48 triliun.

"Masa iya subsidi rakyat dicabut tapi kemudian BUMN malah disubsidi. Di mana logikanya, kenapa rakyat dicabut subsidinya. Mudah-mudahan uang itu tidak mampir ke kantong-kantong pribadi," tandasnya.

Menurut penelusuran merdeka.com, Rini Mariani Soemarno, wanita kelahiran Maryland, 9 Juni 1958 ini sempat menjadi Dirut PT Astra Internasional di tahun 1998-2000.

Meski berhasil merestrukturisasi utang Astra saat satu tahun awal kepemimpinannya, namun Rini dinilai Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Cacuk Sudaryanto saat itu tidak kooperatif. Pasalnya, Rini dinilai tidak memuluskan pelepasan saham karena tidak suka kepada investor yang dipilih BPPN.

Dua tahun menggawangi Astra, Rini menggeluti bisnis otomotif yang memasarkan sepeda motor Kanzen. Namun, karir Rini di sini tidak secemerlang saat dia di Astra.