Follow
Dana talangan lumpur Sidoarjo Rp 54,3 miliar dinilai lambat
Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencairan dana talangan lumpur Sidoarjo (BPLS) senilai Rp 54,3 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Namun, rapat persetujuan ini tidak berlangsung mulus. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan beberapa anggota Komisi XI DPR harus beradu argumen sebelum akhirnya menyetujui pencairan dana tersebut.
Anggota Komisi XI DPR Achmad Hatari menilai penyelesaian dana ganti rugi ini terlalu lambat. Padahal, dana yang dikeluarkan dinilai tidak terlalu besar dengan dampak yang ditimbulkan.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
"Ini masalah tak selesai-selesai sejak dulu. Kalau tidak selesai sekarang, pasti akan muncul-muncul lagi nanti," kata Hatari di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/10).
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penanganan masalah lumpur Lapindo tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini dikarenakan banyaknya tahap yang harus dilalui sebelum menetapkan dana sebesar Rp 54,3 miliar.
"Usulan awalnya kan Rp 781 miliar, namun menurut BPKP itu dana talangan yang dibutuhkan Rp 827 miliar, dan akhirnya terserap Rp 773 miliar. Artinya ada sisa Rp 54 miliar, inilah yang kita anggarkan di tahun 2016 ini," katanya. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya
Suntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca Selengkapnya