Daop 7 Madiun Akan Tutup 33 Perlintasan Kereta Sebidang

Merdeka.com - Data yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun, kejadian kecelakaan kereta dengan pengguna jalan yang terjadi pada periode Januari-April 2019 tercatat sebanyak 22 kejadian dan memakan korban jiwa sebanyak empat orang serta korban luka-luka sebanyak tiga orang. Dari kejadian-kejadian itu, manajer Humas Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko mengatakan, pihaknya berencana menormalisasi jalur kereta sebidang.

Jika mengacu Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang tertuang di pasal 91 sampai dengan pasal 94, disebutkan bahwa perpotongan antara jalur kereta api dibuat tidak sebidang.

"Kemudian, untuk pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api umum harus mengantongi izin dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api," kata Ixfan pada merdeka.com, Sabtu (11/5).

Berdasarkan data per 9 Mei 2019, di wilayah Daop 7 Madiun terdapat total 50 perlintasan yang akan dilakukan normalisasi atau penutupan (quickwins). Sejak Januari hingga Mei 2019, sebanyak 17 perlintasan sudah dinormalisasi atau ditutup.

Dengan demikian masih ada 33 perlintasan yang rencananya akan dinormalisasikan guna meningkatkan keselamatan perjalanan KA. Apalagi, kata dia, menjelang arus mudik dan balik lebaran 2019, serta aktifnya jalur ganda di beberapa wilayah Daop 7 Madiun.

Dia membeberkan data 33 perlintasan yang akan ditutup pada tahun 2019. Antara lain, tiga di Kabupaten Jombang, tiga di Kabupaten Nganjuk, tiga di Kabupaten Madiun, satu di Kabupaten Magetan, 12 di Kabupaten Ngawi, tiga di Kabupaten Blitar, dan delapan di Kabupaten Kediri.

"Untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA, maka akan segera dilakukan normalisasi atau penutupan di perlintasan tersebut," tegas Ixfan.

Apabila ada pemanfaatan tanah pada ruang milik jalur kereta api untuk perpotongan atau persinggungan yang sudah mengantongi izin, dikenakan biaya oleh pemilik prasarana perkeretaapian. Demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mengantongi izin resmi harus ditutup.

"Penutupan perlintasan yang tidak mengantongi izin dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah," imbuh Ixfan.